Ringkasan Berita:
- Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wagub Abdullah Vanath menemui massa Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur Maluku.
- Pemerintah Provinsi akan mempelajari seluruh tuntutan, terutama yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan kajian dan data faktual.
- Pemprov Maluku menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi publik yang didukung fakta valid secara responsif dan partisipatif.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama Wakil Gubernur Abdullah Vanath menemui massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat di depan Kantor Gubernur pada Rabu (17/6/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menerima secara langsung aspirasi mahasiswa Maluku yang mencakup berbagai isu strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Respons Pemerintah Atas Tuntutan Mahasiswa
Setelah berdialog dengan perwakilan mahasiswa, Gubernur Hendrik Lewerissa memberikan apresiasi atas jalannya aksi yang berlangsung damai dan tertib. Menurutnya, hal ini adalah wujud positif dari pelaksanaan hak demokrasi warga negara dalam menyampaikan pendapat.
“Kami menemui adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka. Yang pertama, kami mengapresiasi penggunaan hak demokrasi mereka. Mereka juga menyampaikan aspirasi dengan damai, dan karena itu kita memberikan apresiasi serta mengucapkan terima kasih,” ujar Gubernur.
Pihak Pemerintah Provinsi Maluku mengklasifikasikan tuntutan mahasiswa Maluku ke dalam dua kategori utama:
- Isu Nasional: Permasalahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti.
- Isu Kedaerahan: Persoalan yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk dikaji.
Aksi ini menjadi salah satu sorotan, sejalan dengan berbagai demo mahasiswa Ambon lainnya yang kerap menyuarakan isu-isu kerakyatan.
Komitmen Tindak Lanjut Berbasis Data
Terkait isu yang menjadi wewenang Pemprov Maluku, Gubernur menegaskan bahwa setiap aspirasi akan dipelajari secara mendalam. Keputusan dan tindak lanjut tidak bisa diambil secara gegabah, melainkan harus didasarkan pada kajian komprehensif untuk menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah, kami mendengar seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun tentu perlu dipelajari lebih lanjut karena setiap tuntutan harus didasarkan pada kajian, data, dan fakta yang komprehensif,” jelas Hendrik.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan masukan dari masyarakat. Setiap aspirasi yang didukung oleh data valid akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti.
“Sepanjang memiliki data yang valid dan memang perlu disikapi, tentu akan kita tindak lanjuti. Kita tidak boleh menutup telinga, hati, mata, maupun batin terhadap aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Mewujudkan Pemerintahan Partisipatif dan Responsif
Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Ia memandang hal ini sebagai kontribusi positif bagi pengawasan dan perbaikan jalannya pemerintahan.
“Kami berterima kasih karena adik-adik mahasiswa memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kepentingan publik. Aspirasi yang mereka sampaikan telah kami terima dan akan kami pelajari secara seksama,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog konstruktif dengan semua elemen masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat Maluku.
