Ringkasan Berita:
- Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat mengusut tuntas kasus kekerasan yang menewaskan satu santri di Lombok, NTB.
- Politisi Golkar ini menuntut pertanggungjawaban hukum bagi semua pelaku dan pihak yang terbukti lalai dalam pengawasan.
- Kasus ini menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh sistem perlindungan anak di lingkungan pondok pesantren.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan tuntas terkait kasus kekerasan santri Lombok yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/6/2026), Sari Yuliati menyampaikan duka cita mendalam dan menegaskan bahwa keadilan bagi keluarga korban adalah sebuah keharusan.
Tuntutan Penegakan Hukum Tanpa Toleransi
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Pulau Lombok, Sari Yuliati meminta agar proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan perlunya pengusutan tuntas kasus ini untuk memberikan efek jera dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
“Saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang, terlebih terhadap santri-santri yang sedang menuntut ilmu,” ujar figur Sari Yuliati DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menambahkan penegasannya dengan menyatakan, “Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap pelaku maupun pihak yang terbukti lalai sehingga peristiwa ini dapat terjadi. Keadilan harus ditegakkan dan keluarga korban berhak mendapatkannya.”
Momentum Evaluasi Sistem Perlindungan Anak di Pesantren
Tragedi ini, menurut Sari Yuliati, harus menjadi titik balik untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem keamanan dan pengawasan di lembaga pendidikan berasrama. Ia mendorong adanya perbaikan sistem untuk menjamin perlindungan anak di pesantren dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Poin Penting untuk Lingkungan Pendidikan
- Evaluasi Menyeluruh: Sistem pengawasan dan perlindungan anak di pesantren perlu dievaluasi untuk menjamin keamanan santri.
- Prioritas Keselamatan: Keselamatan dan kenyamanan santri dalam menuntut ilmu harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Diperlukan kerja sama antara pengelola pesantren, tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan.
Imbauan Agar Tidak Menggeneralisasi Pesantren
Meskipun menyoroti kasus ini dengan tajam, Sari Yuliati juga mengingatkan publik agar tidak menghakimi seluruh institusi pondok pesantren atas tindakan oknum. Ia meyakini masih banyak pesantren yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan akhlak yang aman dan kondusif.
“Kita tidak boleh menghakimi seluruh pesantren hanya karena perbuatan segelintir oknum. Saya meyakini masih banyak pesantren di Lombok maupun di seluruh Indonesia yang menjadi tempat menuntut ilmu yang aman, membentuk karakter, akhlak, dan masa depan generasi muda bangsa,” pungkasnya, sembari mengajak semua elemen memperkuat sistem pencegahan kekerasan.
