Ringkasan Berita:
- BPS Kabupaten Ponorogo menegaskan video viral penolakan petugas sensus tidak terjadi di wilayahnya.
- Sebanyak 1.319 petugas BPS Ponorogo mendapat instruksi untuk mengedepankan pendekatan persuasif.
- Pemerintah desa dan ketua RT akan membantu petugas jika warga masih menolak pendataan.
BPS Kabupaten Ponorogo merespons cepat beredarnya video viral warga yang menolak petugas Sensus Ekonomi 2026 baru-baru ini. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo, Evy Trisusanti, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi di wilayahnya. Saat ini, proses pendataan di Ponorogo masih berjalan lancar tanpa kendala berarti.
“Video yang beredar di media sosial itu bukan terjadi di Ponorogo. Sampai saat ini, petugas BPS kami di lapangan juga belum melaporkan adanya kendala yang berarti selama pelaksanaan sensus ekonomi,” ujar Evy Trisusanti. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kabar palsu tersebut.
@globalsultengcom Beredar sebuah video memperlihatkan seorang emak-emak melempar keranjang ke petugas sensus. Berdasarkan video tersebut, petugas menanyakan terkait dengan pendapatan emak-emak tersebut. Emak-emak itupun menjawab bahwa pendapatannya tidak menentu, terkadang Rp500 sampai Rp1 juta. Dia pun juga menyatakan bahwa dirinya untung-untungan dapat bansos. “Pendapatanku itu ya sebulan nda tau berapa, bisa Rp500, sejuta sebulan, untung-untungan dapat bansos,” ucap emak-emak dalam video yang diunggah pengguna Instagram @thieka_tikha dikutip GlobalSulteng, Minggu (21/6/2026). Tak berselang lama, emak-emak tersebut langsung memukul meja dan mengambil keranjang. Keranjang itupun dilempar sembari mengusir petugas sensus. Belum diketahui secara pasti lokasi peristiwa tersebut. #sensusekonomi2026 #petugassensus2026 #petugassensusviral #fyp #globalsulteng
Langkah Antisipasi BPS Ponorogo
Meskipun kondisi aman, pihak BPS langsung memberikan arahan khusus kepada 1.319 petugas lapangan. Mereka wajib menjalankan prosedur standar secara benar saat melakukan pendataan warga dari rumah ke rumah. Selain itu, petugas harus mengutamakan pendekatan yang ramah dan persuasif.
“Kami sudah merapatkan barisan dan mengingatkan seluruh petugas untuk menerapkan SOP dengan baik, diawali salam, sapa, dan senyum ketika bertamu ke rumah warga,” jelasnya. Selanjutnya, petugas akan memberikan edukasi mengenai tujuan sensus sebelum meminta data.
Solusi Hadapi Penolakan Warga
Namun, BPS juga menyiapkan strategi khusus jika petugas tetap mendapat penolakan dari masyarakat. Petugas lapangan akan langsung meminta bantuan ketua RT atau pemerintah desa setempat. Langkah ini sesuai dengan instruksi langsung dari pemerintah pusat.
“Kalau memang masih ada penolakan, petugas bisa berkoordinasi dengan RT maupun pemerintah desa dan kelurahan. Karena berdasarkan surat edaran Kemendagri, seluruh daerah diminta mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Tantangan Pendataan di Lapangan
Lebih lanjut, Evy mengakui bahwa penolakan warga merupakan tantangan yang biasa terjadi di lapangan. Pasalnya, belum semua elemen masyarakat memahami fungsi data dan mau membuka diri. Oleh sebab itu, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama kesuksesan program ini.
“Setiap sensus atau survei memang selalu ada potensi penolakan. Itu hal yang wajar karena belum semua masyarakat memahami tujuan sensus dan tidak semua orang terbuka terhadap pendataan,” pungkasnya.
Sebagai bentuk antisipasi berkelanjutan, BPS Ponorogo menerapkan tiga pedoman utama di lapangan:
- Mengedepankan senyum, sapa, dan salam saat bertamu.
- Memberikan sosialisasi secara persuasif kepada warga.
- Melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa setempat.
