Polri sudah memastikan pangkat Brigjen TK di kasus penyadapan ilegal. Namun, empat hal penting tentang perwira tinggi itu belum dijelaskan: nama lengkapnya, jabatannya saat ini, sasaran pengintaian yang ia jalankan, dan status pidananya.
Inisial TK pertama kali disebut Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir kemudian menegaskan lewat keterangan tertulis bahwa TK adalah perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi.
TK kini diperiksa Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran profesi. Polri tidak menyebutnya sebagai tersangka.
Siapa TK menurut Polri
Keterangan resmi tentang TK sejauh ini hanya menyangkut pangkat dan status pemeriksaannya. Johnny memberikan keterangan tertulis pada Kamis, 12 November 2026, yang juga diterima wartawan di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Johnny.
Menurut Johnny, pemeriksaan internal itu berjalan bersamaan dengan penyidikan pidana. “Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Perbedaan statusnya dengan empat orang lain dalam perkara ini terlihat pada data yang disampaikan Polri dan Kapolri berikut.
| Inisial | Keterangan | Status | Proses berjalan |
|---|---|---|---|
| LSP | Jenderal, diduga memberi perintah dan menentukan target menurut Kapolri | Tersangka | Penyidikan Bareskrim |
| AS | Plt Kabag Mon Selasa, 7 Oktober 2025 sampai Kamis, 1 Oktober 2026 menurut Kapolri | Tersangka | Penyidikan Bareskrim |
| EH | Perwira tinggi Polri | Tersangka | Penyidikan Bareskrim |
| SU | Perwira tinggi Polri | Tersangka | Penyidikan Bareskrim |
| TK | Brigadir Jenderal Polisi | Diperiksa atas dugaan pelanggaran profesi | Pemeriksaan Biro Wabprof Propam, keterangan didalami penyidik |
Peran TK dalam paparan Kapolri
Kapolri menyebut TK dalam uraian peran tersangka AS. Menurut Suyudi, AS diduga menerima perintah dari Jenderal LSP lalu meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil sadapan kepada LSP. Dalam kalimat yang sama, Kapolri menyebut AS memerintahkan TK melakukan surveillance atau pengintaian.
Dalam uraian itu, perintah kepada TK disebut terpisah dari perintah sadap kepada operator. Kapolri tidak merinci bentuk, sasaran, maupun waktu pengintaian tersebut.
Posisi TK dalam lima tahap modus
Di rapat yang sama, Kapolri memaparkan lima tahap modus yang diduga dipakai para tersangka, yaitu perintah, pemasukan nomor, pelaksanaan, pelaporan, dan penghapusan. Menurut Kapolri, perintah penyadapan diduga datang dari LSP secara lisan atau lewat WhatsApp, termasuk penentuan targetnya.
Nomor target lalu diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa surat permohonan penyidik. AS diduga melaporkan hasil sadapan kepada LSP.
Tahap terakhir adalah penghapusan data di LIMS dan PLX pada Oktober 2026. Menurut Kapolri, penghapusan itu diduga dilakukan atas perintah AS.
Kapolri juga menyebut dua jalur pemasukan nomor. Jalur resmi berpijak pada Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Jalur “atensi” berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, atau penetapan pengadilan. Keduanya memakai sarana teknis yang sama.
“Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah,” kata Suyudi.
Empat hal yang belum dijelaskan Polri
Hingga Jumat, 13 November 2026, ada empat hal soal TK yang belum dijelaskan Polri:
- Nama lengkap TK. Polri hanya memakai inisial.
- Jabatan TK saat ini maupun saat perintah pengintaian diberikan.
- Sasaran, bentuk, dan waktu pengintaian yang diperintahkan AS kepadanya.
- Status hukum pidana TK serta hasil pemeriksaan Biro Wabprof Propam.
Johnny hanya menyebut bahwa pemeriksaan etik di Propam dan penyidikan di Bareskrim masih berlangsung, tanpa memberi tenggat kapan hasilnya diumumkan.
Pasal untuk para tersangka
Bareskrim menjerat para tersangka dengan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara. Penyidik juga memakai Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman delapan tahun penjara.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada pasal makar yang dipakai. Menurut Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin, sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden Prabowo Subianto, menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha.
Permohonan perlindungan saksi naik menjadi delapan
Bersamaan dengan pemeriksaan TK, jumlah permohonan perlindungan di LPSK juga bertambah. Pada Selasa, 10 November 2026, Ketua LPSK Achmadi menyebut lembaganya menelaah permohonan Polri untuk melindungi enam saksi.
Dua hari kemudian, angkanya menjadi delapan. “LPSK menerima 8 permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11),” kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati.
Sri menambahkan, belum ada saksi maupun tersangka yang mengajukan diri sebagai justice collaborator, yakni pelaku yang bekerja sama membongkar perkara. “Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan,” ujarnya.
Kronologi kasus penyadapan ilegal
- 2025 sampai 2026: penyadapan tanpa prosedur diduga berlangsung, menurut Bareskrim.
- Selasa, 7 Oktober 2025 sampai Kamis, 1 Oktober 2026: AS menjabat Plt Kabag Mon, menurut Kapolri.
- Oktober 2026: data hasil sadapan di LIMS dan PLX diduga dihapus.
- Selasa, 3 November 2026: Bareskrim mengumumkan tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH.
- Kamis, 5 November 2026: SU ditetapkan sebagai tersangka keempat.
- Selasa, 10 November 2026: LPSK menelaah permohonan perlindungan untuk enam saksi.
- Kamis, 12 November 2026: Kapolri menyebut TK dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI. Kadiv Humas Polri menyatakan TK berpangkat brigadir jenderal dan sedang diperiksa Biro Wabprof Propam. LPSK mencatat delapan permohonan perlindungan.
Tulis Komentar