Minggu, 22 November 2026
Ekonomi

Daftar UMP 2027 per Provinsi, Mana yang Belum Menetapkan

Daftar UMP 2027 provinsi yang sudah menetapkan hingga tenggat 21 November, lengkap dengan nominal dan kenaikan, status Jatim, Jabar, Kaltim, serta jadwal UMK.

Ilustrasi slip gaji dan kalender tanggal 21 November sebagai tenggat penetapan UMP 2027
Gubernur wajib menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Ilustrasi dibuat dengan AI. (Foto: Istimewa/Infonesiaku.id)

Hingga Sabtu, 21 November 2026, hari terakhir penetapan upah minimum provinsi, daftar UMP 2027 baru terisi sebagian. Belasan provinsi sudah mengumumkan angka. Jawa Timur dan Kalimantan Timur belum memiliki keputusan gubernur yang terkonfirmasi, sementara status Jawa Barat masih simpang siur.

Kenaikan di provinsi yang sudah menetapkan pun sangat beragam. Bali menaikkan UMP 42,15 persen, Jawa Tengah 14,10 persen, sedangkan Sumatera Utara hanya 5,61 persen. Dari deretan provinsi yang sudah menetapkan, DKI Jakarta tertinggi dengan Rp6.136.941 dan Nusa Tenggara Timur terendah dengan Rp2.602.441.

Tenggat ini ditetapkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Rekap yang beredar pada Sabtu siang menyebut 12 hingga 13 provinsi sudah menetapkan. Salah satu rekap memasukkan Kalimantan Timur, padahal provinsi itu baru memegang rekomendasi Dewan Pengupahan. Semua UMP 2027 berlaku mulai Jumat, 1 Januari 2027.

Provinsi dengan UMP di atas Rp4 juta

Delapan provinsi menetapkan UMP 2027 di atas Rp4 juta. Bali mencatat lonjakan terbesar, yakni Rp1.351.828 dari Rp3.207.459 pada 2026. Gubernur Bali Wayan Koster meneken Keputusan Gubernur Nomor 995/03-M/HK/2026 pada Kamis, 19 November 2026, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Bali tanggal Rabu, 18 November 2026.

“UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 per bulan,” kata Koster. Bali juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) untuk hotel bintang sebesar Rp4.644.907. Sebelum keputusan itu, serikat pekerja Bali mengusulkan agar UMP dihitung dari kebutuhan hidup layak (KHL), yang untuk 2027 tercatat Rp5.604.481.

Berikut daftar UMP 2027 untuk provinsi kelompok ini menurut keputusan gubernur dan dinas tenaga kerja masing-masing.

Provinsi UMP 2027 (Rp) Kenaikan dari 2026
DKI Jakarta 6.136.941 7,1% (Rp407.065)
Bali 4.559.287 42,15% (Rp1.351.828)
Sulawesi Utara 4.323.465 Rp320.835
Sulawesi Selatan 4.233.913,25 7,98% (Rp312.824,46)
Kepulauan Riau 4.229.356 9,02% (Rp349.836)
Sumatera Selatan 4.210.059 6,77% (Rp267.096)
Riau 4.031.142 6,63% (Rp250.646)

Kalimantan Utara juga masuk kelompok ini dengan UMP Rp4.027.901. Angka itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/546/2026. Gubernur Zainal A Paliwang sekaligus menetapkan UMSP untuk sektor sawit, batu bara, serta minyak dan gas.

Angka Kepulauan Riau lahir dari tarik-ulur nilai alfa. Pengusaha bertahan di 0,5, serikat pekerja menginginkan 1, dan rapat Dewan Pengupahan sempat macet. “Rapat sempat deadlock, akhirnya diputuskan supaya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan angka mufakat,” kata Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya. Titik temunya alfa 0,75.

Provinsi dengan UMP di bawah Rp4 juta

Jawa Tengah mencatat kenaikan persentase tertinggi kedua, tetapi nominalnya masih di bawah Rp2,7 juta. Gubernur Ahmad Luthfi mengumumkan angka itu di Jepara pada Sabtu, 21 November 2026. Kenaikan tahun lalu tercatat 7,28 persen.

“Berdasarkan pembahasan dari empat unsur ini, kenaikkan UMP Jawa Tengah tahun 2027 ditetapkan sebesar 14,10%,” kata Luthfi.

Keempat unsur itu adalah pengusaha (Apindo dan Kadin), serikat pekerja, pemerintah, serta akademisi. Untuk provinsi dengan UMP di bawah Rp4 juta, daftar UMP 2027 menurut keputusan masing-masing pemerintah provinsi sebagai berikut.

Provinsi UMP 2027 (Rp) Kenaikan dari 2026
Sumatera Utara 3.410.000 5,61%
Banten 3.372.828,70 8,77% (Rp271.947)
Lampung 3.285.152,48 7,79% (Rp237.418,48)
Jawa Tengah 2.655.454 14,10% (Rp328.068)
Nusa Tenggara Timur 2.602.441 5,97% (Rp146.543)

Jambi menyusul dengan UMP Rp3.711.516 lewat surat keputusan Gubernur Al Haris tertanggal Jumat, 20 November 2026. Sumatera Utara menghitung kenaikan 5,61 persen dari tiga angka, yaitu inflasi 2,71 persen, pertumbuhan ekonomi 4,79 persen, dan alfa 0,6045. NTT memakai alfa 0,70, sedangkan Lampung 0,8.

Provinsi yang belum menetapkan

Kalimantan Timur baru sampai tahap rekomendasi. Dewan Pengupahan Kaltim menyepakati angka Rp4.046.360 per bulan pada Kamis, 19 November 2026, naik sekitar 7,02 persen. Angka itu masih menunggu keputusan Gubernur Rudy Mas’ud.

Status Jawa Barat simpang siur. Daftar provinsi yang beredar pada 20 November 2026 memasukkan Jabar dengan angka kisaran Rp3 juta. Namun, hingga 20 November 2026 pukul 21.00 WIB, Pemprov Jabar belum mengumumkan angka resmi.

Jawa Timur belum masuk daftar provinsi yang mengumumkan pada 21 November 2026. Disnaker Jatim memproyeksikan kenaikan sekitar 6 hingga 9 persen, menunggu keputusan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Aceh (Rp4.197.000) dan Sulawesi Barat (sekitar Rp3.502.000) disebut dalam daftar 20 November 2026, tetapi angkanya belum disertai keputusan gubernur yang terkonfirmasi.

Siapa yang berhak atas UMP

UMP bukan patokan gaji semua pekerja. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan membatasi UMP dan UMSP hanya untuk pekerja yang belum genap setahun bekerja. Pekerja dengan masa kerja setahun atau lebih tidak lagi berpatokan pada UMP. Upah mereka ditentukan lewat struktur dan skala upah yang disusun perusahaan.

“Ketentuan UMP dan UMSP juga dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Ia menegaskan pengusaha yang membayar di bawah upah minimum dapat dikenai sanksi. Gubernur NTT Melki Laka Lena juga menyatakan perusahaan yang sudah membayar di atas UMP dilarang menurunkan upah pekerjanya.

Jadwal UMK dan UMSP 2027

Menurut Yassierli, kabupaten dan kota wajib menetapkan UMK 2027 paling lambat Rabu, 25 November 2026. Upah minimum sektoral kabupaten/kota diberi tambahan waktu lima hari setelah UMK.

Penghitungan tahun ini mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan PP Nomor 49 Tahun 2025. Yassierli menyebut indeks tertentu dalam UU baru berkisar 0,5 sampai 1,0, lebih lebar dari 0,5 sampai 0,9 di PP 49/2025.

“Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi,” kata Yassierli.

Komentar Pembaca

Komentar dimoderasi redaksi

Tulis Komentar

Komentar dimoderasi redaksi sebelum tampil. Gunakan bahasa yang santun.

Rekomendasi Untuk Anda

Indeks Selengkapnya