Benarkah Erick Thohir disadap? Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengaku mendengar namanya ada di nomor 36. Urutan tersebut hanya cocok dengan satu dari dua versi daftar sadap yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Bareskrim Polri belum memverifikasi satu pun versi itu.
Erick menyampaikan hal itu kepada wartawan pada Sabtu (7/11/2026) malam. Ia tidak membenarkan maupun membantah isi daftar. Siang harinya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku ikut disadap.
Keduanya berbicara di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim sudah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kata Erick soal nomor 36
“Nah, kalau saya hanya mendengar saya nomor 36, apa gitu,” kata Erick. Ketua Umum PSSI itu mengaku tidak bisa bicara banyak sebelum ada hasil resmi dari pihak berwenang.
“Ya, kembali kita tunggu saja hasil verifikasi dari Pak Kapolri dan juga satgas yang sedang dibentuk,” ujarnya. Ia juga berharap tidak ada percakapan bermasalah yang terekam. “Ya, saya enggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap mudah-mudahan saya bukan punya pembicaraan negatif,” katanya.
Dua versi daftar sadap yang beredar
Versi pertama berisi 43 nama dan mulai beredar sejak sekitar Kamis, 5 November 2026. Presiden Prabowo berada di urutan teratas. Banyak nama lain hanya ditulis dengan nama panggilan atau singkatan. Penyusun dan asal-usul daftar ini tidak diketahui.
Di versi itu, urutan ke-36 tidak memuat nama lengkap. Isinya hanya dua huruf, “ET”. Nama Bahlil tercantum di urutan ke-9.
Versi kedua berisi 41 nama. Di sini nama Erick ditulis lengkap sebagai “Erick Tohir”, tetapi letaknya di urutan ke-34. Nama Bahlil tidak muncul di versi ini.
Artinya, angka 36 yang disebut Erick sama dengan posisi inisial “ET” di versi 43 nama. Hingga Jumat, 6 November 2026, Polri belum merilis nama korban, dan penyidik belum memverifikasi daftar yang beredar.
Tabel berikut merangkum perbedaan kedua versi daftar yang beredar. Status verifikasinya mengacu pada keterangan Bareskrim Polri.
| Keterangan | Versi 43 nama | Versi 41 nama |
|---|---|---|
| Penulisan nama Erick | ET | Erick Tohir |
| Urutan Erick | 36 | 34 |
| Nama Bahlil | Urutan 9 | Tidak tercantum |
| Status | Belum diverifikasi penyidik | Belum diverifikasi penyidik |
Bahlil juga mengaku disadap
Bahlil menyampaikan pengakuannya saat berpidato di pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026). “Tidak hanya Kepala Negara yang disadap. Saya pun disadap. Awak pun disadap rupanya, dan saya takut juga itu barang disadap,” kata Bahlil. Ia meminta kasus ini diusut. “Kita mendukung penuh, diusut tuntas dan dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Di forum yang sama, Menteri ESDM itu membantah kabar bahwa ia bertemu ketua partai beberapa jam sebelum penangkapan para jenderal. Menurut Bahlil, siapa pun yang menyebarkan kabar tersebut sebaiknya membuktikannya langsung kepada aparat penegak hukum.
Yang sudah disebut resmi oleh Bareskrim
Bareskrim hanya menyebut kategori sasaran, yaitu Presiden, menteri, pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan ormas dan LSM, serta pengusaha. Jumlah nomor yang disadap tidak diungkap. Belum ada pernyataan Bareskrim yang memastikan Erick Thohir disadap.
Menurut penyidik, nomor-nomor sasaran dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu server penyadapan milik Polri. Prosesnya dilakukan tanpa verifikasi, tanpa surat permintaan penyelidikan, dan tanpa laporan polisi. Penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026.
Kasus ini terbongkar setelah petugas teknis mendapati file hasil sadapan di komputer LIMS terhapus. Menurut Bareskrim, penghapusan diduga terjadi sekitar awal Oktober 2026. Laporan polisi dibuat pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Empat tersangka dan pasal yang dikenakan
Pada Selasa, 3 November 2026, Bareskrim menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ketiganya langsung ditahan.
Irjen Slamet Uliandi menyusul sebagai tersangka keempat pada Kamis (5/11/2026). Ia belum ditahan karena alasan kesehatan. Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto, tersangka EH dan AS yang bertugas sebagai Kabagmon, “jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan harus mendapat izin dari Saudara SU.”
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP baru dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Penyidik juga memakai Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun.
Menunggu hasil tim khusus Polri
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Pembentukannya diumumkan pada Kamis (5/11/2026) malam di Jakarta.
Erick menunggu hasil kerja tim ini. “Nantinya hasil kerja tim akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perkembangan proses penanganan perkara ini,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Tulis Komentar