Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras yang menuntut perombakan total di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam sebuah pidato di Rapat Paripurna DPR RI, ia secara terbuka mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot pimpinan lembaga yang dinilai bermasalah, menandakan babak baru dalam agenda reformasi Bea Cukai di bawah pemerintahannya.
Pemicu Utama: Pusaran Dugaan Korupsi
Peringatan tegas Presiden ini bukanlah tanpa sebab. Sorotan publik tengah tertuju pada kasus hukum yang menjerat Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama. Kredibilitas lembaga kembali dipertaruhkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Djaka terlibat dalam skandal gratifikasi dan suap senilai lebih dari Rp61,3 miliar. Dugaan ini terkait dengan upaya memuluskan proses impor oleh seorang pengusaha, yang mencoreng citra institusi dan memperkuat desakan publik untuk pembenahan.
Mengingat Kembali Langkah Era Soeharto
Untuk menunjukkan keseriusannya, Prabowo membangkitkan memori kebijakan drastis yang pernah diambil pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Langkah tersebut menjadi preseden sejarah yang mengancam bisa terulang jika perbaikan tidak segera dilakukan.
Kebijakan Masa Lalu yang Jadi Ancaman
- Pembubaran Total: Karena dianggap sarang korupsi dan inefisiensi, institusi Bea Cukai pernah dibekukan sepenuhnya.
- Pengalihan Tugas: Wewenang kepabeanan kemudian dialihdayakan (outsourcing) ke perusahaan surveyor swasta dari Swiss, yaitu Société Générale de Surveillance (SGS).
- Peningkatan Pendapatan: Hasilnya, kebijakan radikal ini terbukti berhasil mendongkrak pendapatan negara secara signifikan dari sektor kepabeanan.
“Saya masih ingat betul, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup, kita serahkan ke swasta, dan penghasilan negara justru naik. Apa itu tidak menyedihkan?” ungkap Prabowo, menegaskan betapa serius kondisi yang tak ingin ia lihat terulang kembali.
Dilema Kemenkeu dan Asas Praduga Tak Bersalah
Menghadapi tekanan langsung dari Istana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sikap lebih terukur. Ia menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap Djaka. Purbaya menegaskan tidak akan menonaktifkan anak buahnya sebelum ada kejelasan hukum yang pasti. “Kita tunggu sampai kasusnya terang benderang, baru kami ambil tindakan,” ujarnya. Sikap ini menempatkan Kemenkeu dalam posisi sulit, terjepit antara desakan politik untuk melakukan reformasi Bea Cukai secara cepat dan kewajiban untuk mematuhi koridor hukum yang berlaku.
