Jumat, 20 November 2026
Ekonomi

Tersangka Mafia Beras 13 Orang, Nama 15 Merek Belum Dibuka

Mentan mengumumkan 13 tersangka mafia beras tanpa membuka 15 mereknya. Polisi sudah menyebut 9 merek beras fortifikasi dari PT DTA dan PT UDS. Ini daftarnya.

Tumpukan karung beras kemasan di gudang penggilingan padi sebagai ilustrasi kasus mafia beras
Ilustrasi beras kemasan. Pemerintah mengumumkan 13 tersangka mafia beras dari delapan kasus pada 8 November 2026. Ilustrasi dibuat dengan AI. (Foto: Istimewa/Infonesiaku.id)

Nama 15 merek beras dan identitas 13 tersangka mafia beras belum dibuka pemerintah. Namun, polisi sudah menyebut sembilan merek beras fortifikasi dalam dua perkara yang kini disidik. Kedua perkara itu menyangkut PT DTA dan PT UDS.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengumumkan angka tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, 8 November 2026. Ia menyebut ada delapan kasus pelanggaran perberasan.

“Kami umumkan, sekarang ini ada 15 merek beras (yang melanggar), yang tersangka 13 orang dalam delapan kasus,” kata Amran.

Nama Tersangka dan 15 Merek Belum Dibuka

Amran tidak merinci nama ke-15 merek itu. Ia juga tidak menyebut identitas, peran, dan daerah asal 13 tersangka mafia beras tersebut. Lembaga yang menetapkan tiap tersangka pun belum dijelaskan.

Menurut Amran, pelanggarannya mencakup pengoplosan, manipulasi mutu, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), dan penyimpangan lain dalam perdagangan beras. Pemerintah belum menjelaskan apakah sembilan merek dalam perkara polisi termasuk dalam 15 merek tersebut.

Sembilan Merek dalam Perkara Satgas Pangan Polri

Perkara pertama menyangkut PT DTA. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menyebut lima merek produksi perusahaan itu. Kelimanya adalah Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.

Petugas Bapanas mengambil sampel kelima merek tersebut. Menurut penyidik, hasil uji laboratorium menunjukkan mutu dan kandungan gizinya tidak sesuai dengan label kemasan. Penyidik sudah memeriksa 12 saksi dan menemukan sedikitnya dua alat bukti, sehingga perkara naik ke penyidikan. “Untuk penetapan tersangka belum,” kata Suhasto pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Perkara kedua menyangkut PT UDS. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Satgas Pangan Polri menggerebek kilang padi perusahaan itu di Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyidik menyebut mutu dan kandungan gizi empat merek di sana tidak sesuai label, yaitu Golden Number 111 Merah, Golden Number 111 Biru, Penari Bangkok, dan Ikan Mas Cupang.

Penyidik menyita 2.236 kemasan beras seberat 15.145 kilogram. Barang bukti lainnya adalah 144 kemasan kernel vitamin B6, 144 kemasan kernel vitamin B9, satu set mesin penggiling padi, dan dua mesin fortifikasi. Polisi menaksir nilai beras sitaan Rp280.182.500. Direktur utama dan kepala produksi PT UDS termasuk dalam 12 saksi yang diperiksa.

“Produk beras fortifikasi pada dasarnya bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi mikro masyarakat,” kata Suhasto, yang juga Kepala Satgas Pangan Polri.

Berikut rincian merek dalam dua perkara yang ditangani Satgas Pangan Polri.

Perusahaan Merek Tanggal dan lokasi Status perkara
PT DTA Idola Hijau Fortifikasi, Idola Merah Fortifikasi, Raja Lele, Cantik Manis, Wijaya Kusuma Diumumkan Bareskrim Rabu, 21 Oktober 2026 Penyidikan, 12 saksi, tersangka belum ditetapkan per Rabu, 21 Oktober 2026
PT UDS Golden Number 111 Merah, Golden Number 111 Biru, Penari Bangkok, Ikan Mas Cupang Digerebek Jumat, 30 Oktober 2026 di Tembung, Deli Serdang Penyidikan, 12 saksi, 15.145 kg beras disita, tersangka belum diumumkan

Ancaman Hukuman Versi Mentan dan Pasal Penyidik

Amran menyebut pelaku terancam pencabutan izin usaha dan pidana. Menurut dia, ancaman maksimalnya tujuh tahun penjara dan denda hingga Rp1,5 miliar. Ia tidak merinci undang-undang yang menjadi dasar angka itu.

Dalam perkara PT DTA dan PT UDS, penyidik memakai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada perkara PT UDS, pasal yang disangkakan adalah Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, d, e, dan f. Ancamannya penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Rujukan Penjara maksimal Denda maksimal
Disebut Mentan Amran, Minggu, 8 November 2026 7 tahun Rp1,5 miliar
UU 8/1999 Perlindungan Konsumen, perkara PT DTA dan PT UDS 5 tahun Rp2 miliar

Modus Pengoplosan Beras SPHP

Amran juga menguraikan cara beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dioplos. Menurut dia, beras itu digiling ulang di penggilingan, lalu dimasukkan ke karung lain. Ada pula pelaku yang menurunkan muatan di tempat tersembunyi agar karung dan identitas produk bisa diganti.

Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Amran meninjau sebuah toko beras di Jalan Kayumanis X, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Temuan awalnya sekitar 600 ton. Beras subsidi seharga Rp12.500 per kilogram diduga dioplos lalu dijual sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kilogram. “Ini adalah biadab, tidak ada lagi kemanusiaannya,” kata Amran saat itu.

“Beras ini disubsidi pemerintah. Ada HET untuk menjaga konsumen dan HPP untuk menjaga petani,” ujar Amran pada Minggu, 8 November 2026.

Rangkaian Penindakan Sejak April 2026

Pengawasan beras fortifikasi berjalan sejak April 2026. Pada Juli–Agustus 2026, cakupannya melebar ke 11 provinsi. Petugas mengambil 190 sampel dari 27 nama dagang, dan 25 merek di antaranya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan gizi dan mutu.

Pemerintah mengumumkan temuan itu pada Selasa, 15 September 2026. Saat itu pemerintah memerintahkan produk ditarik, izinnya dicabut, dan pihak yang terlibat diproses hukum. Pada awal November 2026, Bapanas menghentikan sementara penerbitan izin edar pangan segar asal tumbuhan (PSAT) untuk beras fortifikasi.

Dalam kurang lebih dua minggu, Kementerian Pertanian mendapat 340 aduan lewat kanal Lapor Pak Amran. Isinya beragam, dari soal beras dan pupuk hingga alat dan mesin pertanian serta cetak sawah. Amran menyatakan pihaknya akan terus mengejar pelaku di luar kasus yang sudah terungkap.

“Indonesia harus bebas dari mafia beras, khususnya mafia pangan. Harus bebas. Ini masalah serius,” kata Amran.

Komentar Pembaca

Komentar dimoderasi redaksi

Tulis Komentar

Komentar dimoderasi redaksi sebelum tampil. Gunakan bahasa yang santun.

Rekomendasi Untuk Anda

Indeks Selengkapnya