Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyebut draf UU Perampasan Aset, yang kemudian disahkan DPR pada Kamis, 19 November 2026, sama sekali tidak menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, perampasan aset dalam aturan itu dijalankan jaksa. Pada hari yang sama, pimpinan KPK menyatakan lembaganya tetap akan melaksanakan undang-undang tersebut.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan sikap itu kepada wartawan pada hari pengesahan. “Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan. Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK,” kata Tanak.
Dalam pernyataan itu, Tanak tidak menjelaskan cara KPK merampas aset bila kewenangannya tidak disebut. Hingga pengesahan, belum ada penjelasan dari DPR maupun pemerintah mengenai peran KPK dalam undang-undang ini.
DPR mengesahkan aturan ini dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Nama lengkapnya Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya, dan isinya 74 pasal.
Pukat UGM soroti kewenangan KPK
Zaenur menyampaikan kritiknya pada pagi hari, sebelum rapat paripurna dimulai. “Saya melihat yang paling problematik adalah KPK tidak disebut sama sekali dalam RUU ini,” ujarnya.
Zaenur mempersoalkan nasib perkara yang sejak awal ditangani KPK. Menurut dia, KPK harus menyerahkan perkara semacam itu ke kejaksaan. “Bagaimana kalau perkara awal mulanya di KPK misalnya, berarti dia harus menyerahkan kejaksaan,” katanya.
Ia menilai hal itu menunjukkan aturan ini tidak dibuat dengan serius. “Sehingga kalau KPK tidak disebut kewenangannya, saya lihat berarti KPK tidak berwenang dong,” ucap Zaenur.
Habiburokhman sebelumnya menyebut undang-undang ini memuat 10 poin utama. Salah satunya pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pembagian itu mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti masukan KPK yang tidak diakomodasi. Peneliti ICW Ibrahim mengatakan DPR mengabaikan permintaan KPK agar norma illicit enrichment dimasukkan. Norma itu mengatur penambahan kekayaan tidak wajar yang asal-usulnya tak bisa dijelaskan. Ibrahim berpendapat aparat membutuhkan norma itu untuk menjerat koruptor yang hartanya melonjak tanpa sebab yang jelas.
Berikut pernyataan pokok pejabat KPK, DPR, pemerintah, Pukat UGM, dan ICW pada Kamis, 19 November 2026.
| Pihak | Jabatan | Pernyataan pokok |
|---|---|---|
| Johanis Tanak | Wakil Ketua KPK | Undang-undang wajib dilaksanakan; pihak yang keberatan bisa mengajukan judicial review ke MK |
| Zaenur Rohman | Peneliti Pukat UGM | KPK tidak disebut sama sekali; perampasan aset dilakukan jaksa |
| Ibrahim | Peneliti ICW | Draf tidak pernah dibuka ke publik; norma illicit enrichment tidak dimasukkan |
| Habiburokhman | Ketua Komisi III DPR | Ada pengawas independen yang ditunjuk presiden, beban pembuktian berimbang, dan transparansi digital |
| Puan Maharani | Ketua DPR | Pembahasan bisa diakses dan dicermati masyarakat |
| Rini Widyantini | Menteri PANRB | UU dibentuk agar penegakan hukum atas aset hasil kejahatan komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung HAM |
Tujuh jenis kejahatan dalam cakupan UU Perampasan Aset
Lewat aturan ini, penyitaan aset tidak lagi harus menunggu vonis pidana. Mekanisme ini dikenal sebagai non-conviction based forfeiture dan berlaku untuk aset yang terkait dengan tindak pidana berikut:
- korupsi;
- narkotika dan psikotropika;
- terorisme dan pendanaan terorisme;
- penyelundupan manusia;
- penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
- perdagangan orang;
- penipuan dan/atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Tindak pidana pajak dicoret dari cakupan. “Terkait ruang lingkup awalnya ada 13, tetapi berdasarkan masukan masyarakat ruang lingkupnya fokus ke tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyebut sejumlah pengaman agar aturan ini tidak disalahgunakan. “Kita perkuat protokol pengawasannya sehingga UU ini sulit untuk disalahgunakan. Kita bentuk pengawas independen yang ditunjuk presiden, beban pembuktian yang berimbang, dan transparansi digital,” ujarnya.
Ibrahim menilai UU Perampasan Aset tidak memberi kepastian bahwa kerugian negara dari kasus korupsi masa lalu bisa dipulihkan. ICW juga mempersoalkan rencana pembentukan badan perampasan aset melalui peraturan presiden. Menurut Ibrahim, soal independensi dan tata kelola badan itu seharusnya dibicarakan secara terbuka sebelum diputuskan.
Draf tak dibuka, ICW mengadu ke MKD
Pembahasan aturan ini bergulir sejak 2008. Pembicaraan tingkat I di Komisi III rampung pada Rabu, 18 November 2026. Panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Komisi III menggelar 87 rapat dengar pendapat sejak September 2025 dan berkunjung ke 15 provinsi.
Pengesahan ini kurang sebulan dari target DPR, yakni sebelum Selasa, 15 Desember 2026. Puan menyebut pembahasannya “bisa diakses dan dicermati masyarakat”.
ICW membantah klaim keterbukaan itu. Ibrahim mengatakan draf undang-undang tidak ditemukan di situs resmi DPR hingga disahkan. “100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik,” ujarnya.
Pada Kamis, 19 November 2026, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Puan dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik. Menurut ICW, aduan itu menyusul somasi koalisi yang batas waktunya berakhir pada Senin, 16 November 2026 tanpa tindak lanjut DPR. Ibrahim menyebut sekretariat MKD sudah menerima aduan tersebut dan memberinya nomor laporan.
Ibrahim berpendapat, “undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu.”
Tulis Komentar