Bareskrim Polri menggeledah bangunan yang diduga menjadi posko Kombes Iman di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (20/11/2026). Tiga hari sebelumnya, penyidik lebih dulu masuk ke sebuah rumah di Cipete, Jakarta Selatan. Dua gelombang penggeledahan itu belum menghasilkan satu pun tersangka makar.
Posko di Cibinong berada di kawasan rumah makan Ema Anis. Penyidik menduga tempat itu dipakai mantan Kapolres Bogor Kombes Pol Iman Imanuddin. Bangunan tersebut juga diduga menjadi salah satu lokasi permufakatan dalam perkara dugaan makar. Penggeledahan dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro.
“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada permulaan perbuatan,” kata Susatyo seusai penggeledahan.
Dokumen dan spanduk dari Cibinong
Dari bangunan itu, penyidik membawa sejumlah dokumen dan spanduk. Susatyo tidak merinci isi dokumen ataupun tulisan pada spanduk tersebut. Ia hanya menyebut barang-barang itu berhubungan dengan permulaan perbuatan.
“Ada beberapa dokumen, ada beberapa spanduk yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” ujarnya.
Perangkat elektronik juga disita, tetapi dari lokasi penggeledahan lain. Menurut Susatyo, tim penyidik masih memeriksa barang bukti elektronik dari Bogor dan Tangerang itu untuk menambah alat bukti.
Dari Cipete hingga Curug
Gelombang pertama berlangsung Selasa (17/11/2026) malam di Cipete. Rumah yang digeledah diduga dipakai Irjen Eko Hadi Santoso sebagai posko. Sehari kemudian, Rabu (18/11/2026), Susatyo membenarkan penggeledahan dan olah tempat kejadian perkara di sana. Ia tidak menjelaskan hasilnya. Pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan penyidik belum menetapkan tersangka makar.
Gelombang kedua dimulai Kamis (19/11/2026) malam dengan sasaran lima lokasi. Empat titik ada di wilayah Bogor, termasuk kawasan Sentul, Cibinong, dan dekat Pakansari. Satu titik lagi berada di Curug, Tangerang, Banten. Susatyo membenarkan penggeledahan di Bogor dan Tangerang berhubungan dengan dua perwira Polri, yakni Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin.
Jumlah posko yang terhubung dengan perkara ini, kata Susatyo, kira-kira empat. Ia belum merinci lokasi dan pemakai posko-posko tersebut selain yang sudah digeledah. “Itu ada sekitar empat posko,” ujarnya.
Urutan penggeledahan menurut keterangan Bareskrim Polri dan Kapolri tersaji dalam tabel berikut.
| Tanggal | Lokasi | Pihak yang diduga terkait | Keterangan resmi |
|---|---|---|---|
| Selasa, 17 November 2026 malam | Rumah di Cipete, Jakarta Selatan | Irjen Eko Hadi Santoso | Dibenarkan Susatyo pada Rabu, 18 November 2026; hasil belum diumumkan; Kapolri menyatakan belum ada tersangka makar |
| Sejak Kamis, 19 November 2026 malam | Lima lokasi: empat di Bogor (termasuk Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari) dan satu di Curug, Tangerang | Brigjen Pol Tedjo Kusumo dan Kombes Pol Iman Imanuddin | Perangkat elektronik disita dan masih diperiksa |
| Jumat, 20 November 2026 | Posko di kawasan rumah makan Ema Anis, Cibinong | Kombes Pol Iman Imanuddin | Dokumen dan spanduk disita; status Iman belum dipastikan |
Status Iman dan Tedjo belum jelas
Menurut Susatyo, satu rumah di Bogor terindikasi menjadi posko bagi Iman. Namun, setelah posko itu digeledah, Susatyo belum memastikan status hukum perwira tersebut. Status Brigjen Tedjo Kusumo pun belum dijelaskan.
Bareskrim sudah menggelar perkara secara internal. Forum itu menilai kecukupan alat bukti dan kelengkapan administrasi penyidikan. Hasilnya akan dibahas bersama kejaksaan sebelum penyidik mengambil langkah hukum berikutnya.
“Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” kata Susatyo. Ia menyebut hasil lengkap penggeledahan dan perkembangan penetapan tersangka akan diumumkan pada konferensi pers berikutnya. Jadwalnya belum disampaikan.
Berawal dari kasus penyadapan Presiden
Penyidikan makar ini merupakan pengembangan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus penyadapan itu sudah memiliki empat tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta dua mantan Plt Kepala Bagian Monitoring, Irjen Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Sebagian tersangka penyadapan itu kini berstatus saksi dalam perkara makar. “Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar,” ujar Susatyo.
Pasal yang dipakai penyidik
Laporan polisi soal dugaan makar terhadap Presiden mencantumkan tiga pasal KUHP, yakni Pasal 191, 193, dan 196. Ketiganya dikaitkan dengan Pasal 160 KUHP serta Pasal 20 huruf a sampai d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga merujuk UU Nomor 1 Tahun 1946.
Susatyo menjelaskan, makar menurut Pasal 160 adalah niat melakukan serangan. Serangan itu, katanya, bisa berbentuk fisik maupun nonfisik, termasuk serangan siber.
Tulis Komentar