Ringkasan Berita:
- Lebih dari 32.000 warga Korea Selatan berdemonstrasi menuntut pemilu ulang akibat kekurangan surat suara di Pilkada.
- Komisi Pemilihan Nasional mengakui kesalahan estimasi, namun menyatakan tidak ada dasar hukum untuk mengadakan pemungutan suara ulang.
- Krisis ini memberi tekanan pada pemerintahan Presiden Lee Jae Myung meski partainya menang telak secara keseluruhan.
Kemarahan publik meledak di Korea Selatan (Korsel) ketika lebih dari 32.000 warga menggelar aksi demonstrasi di Seoul, menuntut pemungutan suara ulang setelah terjadi Pilkada Korea Selatan ricuh akibat krisis surat suara. Aksi yang puncaknya terjadi pada Sabtu (6/6) di Taman Olimpiade ini dipicu oleh kelangkaan surat suara di puluhan tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu 3 Juni, yang dinilai demonstran telah mencederai hak pilih fundamental warga negara.
Skala Masalah dan Kronologi Kekacauan
Menurut data dari Komisi Pemilihan Nasional Korsel, masalah ini berdampak signifikan meskipun tidak terjadi secara nasional. Kekacauan ini menjadi sorotan utama pasca-pemilu.
- Lokasi Terdampak: Sekitar 50 TPS di ibu kota Seoul dan Provinsi Gyeongsang mengalami kekurangan surat suara.
- Gangguan Proses: Lebih dari selusin TPS di antaranya bahkan terpaksa menghentikan sementara proses pemungutan suara, menimbulkan kebingungan dan frustrasi di kalangan pemilih.
- Penyebab Resmi: Komisi mengakui telah meremehkan tingginya minat dan partisipasi publik sehingga gagal menyediakan surat suara dalam jumlah yang memadai.
Tuntutan Demonstran dan Suasana Aksi Damai
Aksi demo Seoul yang sebagian besar diisi oleh generasi muda berusia 20-an dan 30-an ini berlangsung damai dan menyerupai festival warga. Para peserta secara mandiri meneriakkan slogan “pemilu ulang” dan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menegaskan sifat nonpartisan gerakan mereka. Mereka menolak afiliasi dengan partai politik mana pun.
“Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak pilih kami, hak dasar kami,” tegas Jeong Jin-woo, seorang warga Seoul berusia 29 tahun yang turut dalam aksi. “Ini bukan persoalan antara partai yang berkuasa dan oposisi.”
Senada dengan Jeong, seorang ibu muda bernama Moon Ah-ram (33) yang datang bersama anak-anaknya menuntut pertanggungjawaban. “Hak memilih adalah milik rakyat, tetapi pemilu ini sejak awal tidak dipersiapkan dengan baik dan respons pemerintah sulit dipahami. Presiden harus tampil ke depan, meminta maaf, dan pemilu harus diadakan kembali,” ujarnya.
Respons Pemerintah dan Arena Politik
Insiden krisis surat suara ini dengan cepat menjadi bola panas politik, memicu saling kritik antara partai penguasa dan oposisi, serta menempatkan pemerintah dalam posisi sulit.
Sikap Komisi Pemilihan Nasional (KPN)
Ketua KPN telah menawarkan diri untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Meskipun telah menyampaikan permintaan maaf resmi, KPN, seperti dilaporkan oleh Yonhap News, menyatakan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, tidak ada dasar hukum untuk menggelar pemungutan suara ulang.
Langkah Presiden dan Partai Penguasa
Presiden Lee Jae Myung telah menyampaikan penyesalannya atas insiden tersebut dan menjadwalkan konferensi pers. Partainya, Partai Demokrat, yang memenangkan 12 dari 16 kontestasi utama, berjanji untuk menyelidiki masalah ini. Namun, mereka juga menuding pihak oposisi memanfaatkan isu tersebut untuk keuntungan politik.
Tuntutan Oposisi
Partai oposisi People Power Party tidak tinggal diam. Mereka mendesak dilakukannya penyelidikan tingkat parlemen terhadap KPN serta reformasi total pada lembaga penyelenggara pemilu tersebut untuk menjamin hasil pilkada Korsel yang adil di masa depan.
“Jika pemerintah hanya menutup mata dan berusaha melanjutkan semuanya begitu saja, saya rasa publik tidak akan membiarkannya berlalu tanpa pertanyaan,” pungkas Jeong. “Kami telah melindungi demokrasi dengan tangan kami sendiri, dan kami harus terus menjaganya.”
