Ringkasan Berita:
- KPK mengusulkan tambahan anggaran Rp 762,30 miliar untuk 2027 setelah pagu indikatif turun Rp 349 miliar dari tahun sebelumnya.
- Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyindir usulan tersebut dan menyarankan KPK meminta Rp 5 triliun secara langsung.
- Saran Sahroni merujuk pada janji Presiden Prabowo Subianto yang siap memenuhi kebutuhan anggaran lembaga penegak hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan tambahan anggaran KPK 2027 sebesar Rp762,30 miliar dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026). Permohonan ini diajukan setelah pagu indikatif KPK untuk tahun tersebut menurun, dan langsung memicu reaksi dari pimpinan rapat, Ahmad Sahroni, yang menyarankan KPK untuk meminta anggaran jauh lebih besar.
Rincian Penurunan dan Usulan Anggaran KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan bahwa lembaga antirasuah tersebut menghadapi tantangan anggaran pada tahun 2027. Pagu indikatif yang diterima mengalami penurunan signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
- Pagu Indikatif 2027: Rp 1,23 triliun.
- Penurunan Anggaran: Rp 349 miliar atau 22% dibandingkan DIPA tahun 2026.
- Usulan Tambahan Anggaran: Rp 762,30 miliar.
“Pagu indikatif KPK tahun 2027 mengalami penurunan. Jadi kami langsung bahwa ada penurunan sebesar Rp 349 miliar atau 22% dibandingkan DIPA tahun anggaran 2026,” kata Setyo dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa tambahan anggaran sangat krusial agar program prioritas nasional serta agenda pencegahan dan penindakan korupsi tidak terhambat.
Dasar Pengajuan Tambahan Anggaran
Setyo menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran KPK tidak diajukan tanpa dasar. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pada 3 Juni 2026 di Sentul, Bogor, mengenai komitmennya memperkuat lembaga penegak hukum.
“Beliau memberikan sebuah statement ‘berapapun yang dibutuhkan’. Oleh karena itu tentu berkaitan dengan pernyataan tersebut, ini akan relevan dengan permintaan yang kami usulkan,” ucap Setyo. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan riil lembaga.
Respons Komisi III DPR: Saran Anggaran Rp 5 Triliun
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, merespons paparan KPK dengan nada menyindir. Ia mempertanyakan nominal tambahan yang dinilainya terlalu ‘tanggung’, terutama setelah KPK mengutip janji Prabowo perkuat KPK.
“Pak Ketua sebentar, sebelum lanjut. Jadi Bapak cuman ngajuin Rp 762 (miliar) nih ya?” tanya Sahroni. Ia kemudian menyarankan agar KPK tidak ragu meminta anggaran yang jauh lebih besar.
“Tapi saran saya Pak, saran, karena Pak Presiden udah ngomong Pak. […] Pak, ajuin Rp 5 T Pak! Tanggung Pak! Nanti kalau Pak Presiden nggak kasih, ah kita videonya kita buka terus nanti. Supaya Pak Presiden ngasih buat KPK setara dengan Kejaksaan nanti anggarannya,” ujar Sahroni sambil berkelakar.
Jawaban KPK atas Saran Sahroni
Menanggapi saran tersebut, Setyo Budiyanto menyatakan bahwa KPK telah membuat perhitungan yang cermat dan tidak ingin mengajukan anggaran secara berlebihan. Menurutnya, tambahan sebesar Rp 762,30 miliar sudah dapat mengakomodasi kebutuhan program kerja KPK, dengan asumsi tidak ada lagi pemotongan atau ‘penajaman’ anggaran.
“Kami tidak muluk-muluk, kami sesuaikan dengan kebutuhan saja,” jawab Setyo. “Jadi harapannya dengan penambahan yang Rp 762 itu, ini sudah bisa mengakomodir,” pungkasnya, seraya menambahkan bahwa kebutuhan lain seperti untuk CPNS baru sudah diusulkan melalui mekanisme terpisah ke Kementerian Keuangan.
