Insiden penilaian juri yang dinilai sangat kontroversial dalam ajang Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di tingkat Provinsi Kalimantan Barat telah memicu gelombang reaksi keras. Menanggapi peristiwa viral ini, Rifqi Nizami Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Anggota DPR/MPR RI, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak tindakan konkret dari pihak penyelenggara untuk mengatasi masalah ini.
Rifqi menyoroti kasus yang menimpa tim dari almamaternya, SMA Negeri 1 Pontianak. Dalam kompetisi tersebut, tim siswa dari sekolahnya memberikan jawaban yang secara konstitusional dan normatif terbukti benar mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, kejanggalan terjadi ketika jawaban tersebut secara mengejutkan dinyatakan salah oleh juri. Lebih ironis lagi, tim dari sekolah lain yang memberikan jawaban identik justru dinyatakan benar dan memperoleh nilai sempurna, menimbulkan pertanyaan besar tentang objektivitas penilaian.
Peristiwa ini, yang telah menjadi perbincangan hangat publik, dinilai Rifqi sebagai cerminan kegagalan sistematis yang “mencederai intelektualitas serta nilai-nilai konstitusionalisme” yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI. Tujuan mulia lomba ini sebagai jembatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) kini tercoreng akibat keputusan juri yang fatal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, meragukan integritas pelaksanaannya.
Sebagai respons awal, Rifqi Nizami Karsayuda telah berkomunikasi langsung dengan Biro Persidangan MPR RI, entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan lomba. Beliau mendesak keras agar pihak penyelenggara segera mengeluarkan klarifikasi resmi dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik, terutama kepada para siswa SMAN 1 Pontianak yang dirugikan serta institusi pendidikan terkait. Klarifikasi dan permohonan maaf ini dianggap krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga nama baik lembaga.
Ketua Komisi II DPR RI ini juga mengajukan tiga tuntutan utama kepada pihak penyelenggara guna menangani serius kontroversi lomba MPR ini. Pertama, MPR RI melalui Biro Persidangan, harus menyajikan kronologi kejadian secara lengkap dan transparan. Publik berhak mengetahui setiap detail mengapa kesalahan fatal dalam penilaian bisa terjadi. Kedua, juri yang bertanggung jawab atas kekeliruan penilaian wajib segera meminta maaf dan secara terbuka mengakui kesalahannya. Pengakuan ini fundamental untuk membangun kembali kepercayaan dan menegakkan akuntabilitas. Ketiga, untuk mencegah terulangnya insiden serupa dan menjaga integritas lomba, MPR RI diminta untuk memasukkan nama juri tersebut ke dalam daftar hitam (blacklist). Langkah ini dianggap vital agar kontroversi lomba MPR tidak menjadi preseden buruk bagi ajang pendidikan sejenis di masa depan.
Selain tuntutan korektif, Rifqi Nizami Karsayuda juga mengusulkan inisiatif positif. Beliau menyarankan agar MPR RI memberikan penghargaan setimpal kepada siswa-siswa SMAN 1 Pontianak yang telah mengalami kerugian. Penghargaan ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi yang lebih penting, sebagai pengakuan atas pemahaman konstitusional mereka yang akurat. Bahkan, usulan lebih jauh adalah agar siswa tersebut diangkat sebagai Duta Empat Pilar Kebangsaan tingkat SLTA, setidaknya untuk wilayah Kalimantan Barat. Inisiatif ini diharapkan mampu mengubah insiden negatif menjadi momentum berharga untuk mengapresiasi semangat belajar dan kedalaman pemahaman konstitusi di kalangan generasi muda, sekaligus menunjukkan komitmen nyata MPR RI dalam menjunjung tinggi keadilan dan integritas pendidikan.
