Tawaran bantuan karhutla Malaysia kepada Indonesia mencakup satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, serta 52 perwira dan personel. Namun, pengerahan armada dan personel tersebut masih memerlukan persetujuan pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi pada Kamis, 17 September 2026.
Zahid menyampaikan tawaran itu kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pertemuan berlangsung dalam rangka kunjungan kerja empat hari Zahid ke Indonesia yang dimulai pada hari yang sama.
Dalam konferensi pers seusai pertemuan, Zahid mengatakan izin pengerahan belum diperoleh saat itu. Menurutnya, Gibran akan membawa tawaran tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan pemerintah Indonesia.
Dengan demikian, bantuan yang disampaikan masih berstatus tawaran, bukan pengumuman bahwa pesawat, helikopter, dan personel Malaysia telah diberangkatkan atau mulai menjalankan operasi pemadaman di Indonesia.
Pesawat dan Helikopter Ditawarkan untuk Pemadaman dari Udara
Zahid menjelaskan bahwa Bombardier CL-415MP akan mengambil air dari danau, laut, atau sungai sebelum menjatuhkannya ke kawasan yang terbakar. Tiga helikopter yang ditawarkan juga disiapkan untuk mendukung pemadaman dengan menjatuhkan air dari udara.
Adapun 52 perwira dan personel berasal dari Agensi Pengurusan Bencana Negara Malaysia (NADMA), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, serta Tentera Udara Diraja Malaysia. Keterlibatan ketiga lembaga tersebut menjadi bagian dari paket bantuan yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia.
Pesawat Bombardier CL-415MP milik otoritas maritim Malaysia sebelumnya pernah digunakan untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan pada 2015. Dalam misi selama lima hari tersebut, pesawat menjatuhkan total 546.000 liter air. Catatan itu merupakan hasil operasi pada 2015, bukan jumlah air yang telah dijatuhkan dalam penanganan karhutla tahun ini.
Kesiapan Malaysia membantu Indonesia telah disampaikan sebelum pertemuan Zahid dan Gibran. Pada Rabu, 9 September 2026, Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup mengumumkan tawaran dukungan pemadaman melalui helikopter, pesawat amfibi, serta operasi penyemaian awan.
Arthur mengatakan telah mengirimkan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat. Tawaran tersebut mengikuti pembahasan kedua menteri dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 dan percakapan telepon pada 24 Agustus 2026.
Dalam penjelasan pada 9 September, Arthur menegaskan bahwa bentuk dan cakupan bantuan akan dirinci bersama pihak Indonesia berdasarkan kebutuhan serta kesesuaian kondisi lapangan. Pelaksanaannya juga bergantung pada kesepakatan kedua pemerintah.
Arthur menyebut koordinasi bantuan akan mengikuti kerangka ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Ia menekankan bahwa Malaysia menghormati kedaulatan Indonesia dan siap membahas rincian pelaksanaan apabila tawaran diterima.
Zahid Dorong Pencegahan, Bukan Saling Menyalahkan
Dalam pernyataannya pada 17 September, Zahid menegaskan bahwa tawaran bantuan tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan Indonesia. Menurutnya, Malaysia ingin membantu menangani kabut asap lintas batas yang turut berdampak pada negara tetangga, khususnya Sarawak.
Selain pemadaman, Zahid mendorong kedua negara memusatkan perhatian pada penyelesaian dan mitigasi, bukan saling menyalahkan. Ia menilai rencana pencegahan diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Zahid juga menyampaikan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki kerja sama pengelolaan bencana melalui pertemuan, latihan bersama, serta keterlibatan dalam kegiatan regional. Melalui hubungan tersebut, ia menginginkan pembahasan bilateral tetap berjalan untuk menangani kabut asap sekaligus memperkuat langkah pencegahan.