Massa demo Malang hari ini, Rabu, 28 Oktober 2026, menuntut evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih. Pada saat yang sama, videotron Balai Kota Malang justru menayangkan capaian pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk kedua program itu.
Pemerintah Kota Malang membantah tayangan itu sengaja diputar untuk menandingi aksi. Pj Sekretaris Daerah Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan konten tersebut sudah diputar sejak sepekan terakhir.
Aksi digelar Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu di kawasan Balai Kota Malang, Alun-Alun Tugu, dan Gedung DPRD Kota Malang. Ratusan orang berpakaian serba hitam mulai berorasi sekitar pukul 15.15 WIB dan tetap bertahan meski hujan turun. Aksi masih berlangsung hingga sore.
Videotron Balai Kota Putar Capaian MBG dan Koperasi Merah Putih
Saat massa berorasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, layar besar di Balai Kota menampilkan program unggulan Kabinet Merah Putih. Di antaranya MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Tayangan itu disambut seruan tidak percaya dari barisan demonstran.
Dandung menyebut tayangan itu bukan reaksi atas aksi tersebut. “Ini kan sudah dilakukan,” ujarnya. Menurut dia, capaian kinerja perlu ditampilkan sebagai dukungan dan penyemangat. Ia juga membantah ada arahan dari pemerintah pusat. “Enggak ada surat atau perintah tertentu,” kata Dandung.
Isi Enam Tuntutan dan Satu Seruan
Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menamai agendanya “6+1: Enam Tuntutan Satu Seruan”. Isu MBG dan Koperasi Desa Merah Putih masuk dalam tuntutan kelima, bersama desakan menghentikan apa yang mereka sebut penjarahan anggaran. Berikut rincian tuntutan yang disampaikan aliansi.
| No | Isu | Rincian tuntutan |
|---|---|---|
| 1 | Karhutla | Tetapkan karhutla sebagai bencana nasional, pulihkan warga terdampak, cabut izin dan sanksi perusahaan yang bertanggung jawab |
| 2 | Ekonomi dan layanan dasar | Turunkan harga kebutuhan pokok, pajak, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan; jamin ketersediaan BBM |
| 3 | Ketenagakerjaan | Lapangan kerja layak, kenaikan upah buruh, hapus sistem kontrak dan outsourcing |
| 4 | Agraria | Akses tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, dan masyarakat miskin kota |
| 5 | Anggaran negara | Hentikan penjarahan anggaran, evaluasi MBG, bubarkan Koperasi Desa Merah Putih |
| 6 | Militer dan HAM | Kembalikan militer ke barak, adili pelanggaran HAM berat, bubarkan Batalyon Pembangunan (Yon TP) |
| Seruan | Gerakan rakyat | Bangun Komite Perlawanan Rakyat |
Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, membacakan tuntutan itu satu per satu. Untuk tuntutan terakhir, ia menegaskan sikap aliansi soal militer. “Kami meminta militer dikembalikan ke barak dan adili pelanggaran HAM berat,” kata Ardan.
Menurut aliansi, Komite Perlawanan Rakyat yang mereka serukan akan menjadi tempat berhimpun untuk menghadapi penindasan dan menuntut kesejahteraan sosial.
Poster dan Orasi di Tengah Hujan
Massa membawa poster bertuliskan “Bakar Rezim Pra-Gib”, “Bakar Kekuasaan Prabowo-Gibran, Padamkan Api Karhutla”, “Your Greed Is Our Crisis”, dan “If We Burn, You Burn With Us”. Peserta juga mengangkat tiga jari dan tangan terkepal.
Seorang koordinator aksi menyebut demonstrasi ini mempertemukan banyak kalangan. “Kita bersatu dari seluruh sektor, untuk itu inilah yang disebut protes,” ujarnya. Para orator bergantian mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
830 Personel Gabungan Amankan Aksi
Polresta Malang Kota mengerahkan 830 personel gabungan untuk mengamankan aksi tersebut. Polisi memperkirakan jumlah massa sekitar 500 orang. Pengamanan melibatkan Satbrimob dan Direktorat Samapta Polda Jatim, Polres Malang, Polres Batu, Kodim 0833/Kota Malang, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.
Satu unit mobil pemadam kebakaran dan dua ambulans Dinas Kesehatan Kota Malang juga disiagakan. “Pelayanan pengamanan ini telah kami persiapkan sebelumnya dengan melibatkan 830 personel gabungan,” kata Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi.
Dua hari sebelumnya, pada Senin, 26 Oktober 2026, Danang mengingatkan peserta aksi agar tidak bertindak anarkis. “Kalau sampai terjadi anarkis, kami akan bertindak tegas,” ujarnya. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mempersilakan warga menyampaikan aspirasi asal tidak anarkis. “Kami tidak menutup mereka yang ingin menyampaikan aspirasi, silakan,” katanya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Pada Selasa, 27 Oktober 2026 sore, sekitar 40 ormas yang tergabung dalam Nusantara Bersatu menggelar deklarasi “Njogo Malang, Aman, Damai dan Kondusif” di belakang Balai Kota. Ketua gabungan ormas itu, Lucky Handri, menyatakan deklarasi tersebut bukan larangan berunjuk rasa. “Kami meminta hanya demo-demo ini dilaksanakan dengan damai dan tidak ada provokasi,” ujarnya.
Lanjutan Aksi 21 Oktober
Aksi 28 Oktober merupakan aksi lanjutan. Pada Rabu, 21 Oktober 2026, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu sudah berdemo di depan Gedung DPRD Kota Malang dengan tuntutan utama penetapan status bencana nasional.
Dalam aksi tersebut, Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Muhammad Arif Ilham mengumumkan rencana aksi lanjutan pada 28 Oktober. Ia juga menegaskan tuntutan utama mereka. “Pemerintah harus segera menetapkan status bencana nasional,” kata Arif.
Tulis Komentar