Bupati Gowa Darmawangsyah Muin berjanji segera menerbitkan peraturan bupati (Perbup) untuk membayar gaji pengurus RT dan RW. Menurut dia, gaji itu sudah sekitar tujuh bulan belum diterima. Janji tersebut ia sampaikan setelah dilantik sebagai bupati definitif pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Pada hari yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut realisasi APBD Gowa baru 19,5 persen hingga pertengahan Oktober 2026. Ia juga menyatakan Pemprov Sulsel akan mengirim tim untuk mendampingi bupati mempercepat penyerapan anggaran. Semua itu harus dikerjakan tanpa APBD Perubahan 2026 karena batas waktu pembahasannya sudah lewat pada Rabu, 30 September 2026.
Dilantik atas Nama Presiden di Gedung Asta Cita
Andi Sudirman melantik Darmawangsyah di Gedung Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Darmawangsyah tiba sekitar pukul 16.20 WITA dengan pakaian putih. Gubernur memimpin pengambilan sumpah jabatan atas nama Presiden Republik Indonesia.
“Atas nama Presiden Republik Indonesia dengan ini resmi melantik saudara Ir H Darmawangsyah Muin S.T., M.Si,” ucap Andi Sudirman. Pelantikan disaksikan Forkopimda Gowa, pimpinan dan anggota DPRD Gowa, kepala OPD, tokoh masyarakat, dan ratusan ASN Pemkab Gowa.
Pengangkatan Darmawangsyah sebagai bupati definitif didasarkan pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab mengatakan SK itu ditandatangani pada Selasa, 27 Oktober 2026. Darmawangsyah menjabat untuk sisa masa jabatan 2025–2030 dan menggantikan Sitti Husniah Talenrang.
Sebelum dilantik, Darmawangsyah menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa setelah Husniah diberhentikan. Usulan pengangkatannya diumumkan DPRD Gowa dalam rapat paripurna dan diteruskan lewat Pemprov Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri.
Tahapan sebelum pelantikan:
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| Rabu, 30 September 2026 | Batas waktu pembahasan APBD Perubahan 2026 terlewati |
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Rapat paripurna DPRD Gowa mengumumkan usulan pengangkatan Darmawangsyah |
| Jumat, 23 Oktober 2026 | Plt Bupati menyatakan Gowa tidak memiliki APBD Perubahan 2026 |
| Selasa, 27 Oktober 2026 | Mendagri Tito Karnavian menandatangani SK pengangkatan |
| Rabu, 28 Oktober 2026 | Pelantikan di Gedung Asta Cita, Makassar |
Gaji RT/RW, P3K, dan TPP Didahulukan
Darmawangsyah menyebut Perbup gaji RT/RW sebagai langkah paling mendasar setelah ia berstatus definitif. “Saya akan segera membuat peraturan bupati untuk menyelesaikan gaji RT/RW yang kurang lebih 7 bulan belum diterima atau tidak menerima,” katanya.
Ia juga menyinggung persoalan gaji tenaga P3K, P3K paruh waktu, dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurut dia, sisa anggaran 2026 difokuskan untuk menyelesaikan persoalan internal dan keuangan yang berdampak langsung pada ASN dan masyarakat. Ia tidak menyebut tanggal terbit Perbup, jumlah pengurus RT/RW yang belum menerima gaji, ataupun nilai tunggakannya.
Untuk tahun depan, Bupati Gowa Darmawangsyah Muin berencana mendorong penyusunan APBD pokok sejak awal tahun dengan mengacu pada program prioritas dalam RPJMD dan visi-misinya. Ia meminta dukungan DPRD Gowa agar “APBD pokok kita itu yang tercepat di Sulawesi Selatan.”
Tanpa APBD Perubahan, Belanja Diatur Lewat Matriks
Ruang gerak bupati baru terbatas karena Gowa tidak membahas APBD Perubahan 2026. “Iya memang sudah telat. Tidak ada lagi anggaran perubahan untuk APBD 2026,” kata Darmawangsyah pada Jumat, 23 Oktober 2026, saat masih menjabat Plt.
Ia menyebut keterlambatan itu dipicu penonaktifan Sekda dan sejumlah OPD strategis oleh kepala daerah sebelumnya. Akibatnya, kata dia, sistem keuangan dan penganggaran sempat lumpuh. Kemendagri lalu mengarahkan Pemkab Gowa menyusun matriks kebutuhan prioritas.
Isi matriks yang disampaikan Darmawangsyah saat itu:
- membayar utang kepada pihak ketiga yang menumpuk sejak 2025 hingga 2026;
- perbaikan dan perawatan jalan tetap menjadi prioritas utama;
- pembangunan atau renovasi gedung kantor dan penataan ruang ditunda ke tahun depan;
- anggaran Porprov dipangkas dari usulan awal sekitar Rp7 miliar menjadi kebutuhan paling mendesak, yaitu operasional serta makan dan minum kontingen, yang diperkirakan Rp1,5 miliar; bonus atlet dialihkan ke APBD tahun depan.
Pada hari yang sama, Sekda Gowa sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Andy Azis Peter mengakui tata kelola anggaran sempat terganggu. “Kemarin kan Perkada kacau,” ujarnya. Ia berharap Gowa tidak dijatuhi sanksi administrasi oleh Kemendagri.
Serapan 19,5 Persen dan Tim Pendamping dari Provinsi
Andi Sudirman menilai serapan APBD Gowa masih minim, yakni 19,5 persen hingga pertengahan Oktober 2026. Ia tidak merinci apakah angka itu realisasi belanja atau pendapatan daerah.
“Tim dari provinsi bakal kami utus untuk mendampingi Pak Bupati,” kata Andi Sudirman. Ia tidak menyebut kapan tim itu dikirim dan siapa saja anggotanya.
Gubernur juga meminta bupati mengawal proyek tahun jamak milik provinsi di Gowa. Salah satunya perbaikan poros jalan Patalassang–Burung-Burung hingga Bili-Bili, yang sebagian sudah rampung. Menurut dia, pembangunan fasilitas rumah sakit di Gowa juga membutuhkan dukungan Pemkab. “Saya minta progresnya dikawal ketat agar aksesibilitas masyarakat setempat bisa segera dioptimalkan,” ujarnya.
Andi Sudirman juga meminta Darmawangsyah memakai seluruh waktunya untuk melayani masyarakat. “Bahwa amanah ini tidak selamanya melekat dan tidak selamanya menjadi bupati,” pesannya.
Tulis Komentar