Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia ingin memiliki ketahanan dan kemandirian agar dapat menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan tertentu. Sikap itu disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-18 BRICS di New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.
Prabowo menyampaikan pandangannya ketika menghadiri sesi terbatas bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism atau Tata Kelola Global Inklusif dan Penguatan Multilateralisme di Bharat Mandapam.
“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu,” kata Prabowo sebagaimana disampaikan dalam keterangan BPMI Sekretariat Presiden. Ia menekankan bahwa ketangguhan diperlukan agar suatu negara dapat benar-benar mandiri, menjaga perdamaian, dan membangun kepercayaan.
Pernyataan tersebut tidak secara khusus menyebut negara atau kekuatan mana yang dimaksud. Penekanannya diarahkan pada pentingnya memperkuat fondasi nasional agar Indonesia tidak berada dalam posisi bergantung ketika menentukan kebijakan dan kepentingannya.
Kemandirian harus dibangun dari dalam negeri
Menurut Prabowo, kekuatan suatu negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu mencakup penyediaan pangan, jaminan pasokan energi, pendidikan bagi anak-anak, dan kesempatan bagi rakyat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Pandangan tersebut menempatkan ketahanan pangan, keamanan energi, pendidikan, dan kesejahteraan sebagai fondasi kemandirian nasional. Negara dengan fondasi domestik yang kuat dinilai memiliki kemampuan lebih besar dalam menghadapi tekanan dan perubahan kondisi global.
Prabowo juga menilai kemandirian tidak berarti menutup diri dari kerja sama internasional. Kerja sama antarnegara, termasuk melalui BRICS, dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan masing-masing anggota dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu bidang yang disoroti adalah energi. Prabowo mendorong peningkatan konektivitas sistem energi dan penguatan keamanan energi antarwilayah. Kerja sama tersebut dipandang dapat mendukung perekonomian sekaligus membangun ketahanan yang berkelanjutan.
Indonesia hadir sebagai anggota baru BRICS
Keikutsertaan Indonesia dalam KTT di New Delhi menjadi bagian dari peran Indonesia sebagai anggota baru BRICS. Prabowo menyebut keanggotaan tersebut sebagai sebuah kehormatan dan menyampaikan apresiasi kepada negara-negara pendiri yang menerima Indonesia bergabung dalam kelompok itu.
BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. KTT ke-18 berlangsung pada 12–13 September 2026 di bawah keketuaan India.
Pada hari pertama pertemuan, para pemimpin BRICS juga mengadopsi Deklarasi New Delhi. Deklarasi bersama tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap peningkatan ketegangan di Timur Tengah, menyerukan pengendalian diri, dan mendorong penyelesaian perselisihan internasional melalui dialog, konsultasi, serta diplomasi.
Deklarasi itu turut menyoroti meningkatnya penerapan kebijakan tarif dan nontarif sepihak yang dinilai dapat mengganggu perdagangan. Sikap kolektif tersebut mencerminkan upaya BRICS mendorong pendekatan multilateral dengan tetap menghormati pandangan serta kepentingan nasional setiap anggotanya.
Bagi Indonesia, pesan yang disampaikan Prabowo menunjukkan bahwa kerja sama internasional dan kemandirian nasional ditempatkan sebagai dua hal yang saling mendukung. Indonesia tetap membuka ruang kolaborasi, tetapi ingin membangun kemampuan domestik yang cukup kuat untuk menentukan kebijakannya sendiri.