Pemerintah Rusia secara resmi menawarkan kerja sama strategis berupa kapal penangkap sekaligus pengolah ikan canggih (fish processing vessels) kepada Indonesia. Tawaran ini disampaikan sebagai tindak lanjut konkret dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Vladivostok, Jumat (3/9/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat agenda hilirisasi sektor kelautan dan perikanan nasional. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan tangkap sebelum diekspor ke pasar global.
Pabrik Terapung untuk Genjot Nilai Ekspor
Kapal pengolah ikan modern ini pada dasarnya adalah pabrik terapung yang memungkinkan seluruh rantai produksi pascatangkap diselesaikan di tengah laut. Fasilitas di atas kapal mencakup pemilahan, pembuatan fillet, hingga pengalengan yang higienis.
“Presiden Vladimir Putin menawarkan teknologi kapal pabrik pengolah ikan yang sangat modern. Ini peluang emas bagi hilirisasi maritim Indonesia agar hasil tangkapan laut kita langsung bernilai tambah tinggi di pasar ekspor tanpa terbuang percuma,” kata Rosan.
Selain itu, kapal ini dilengkapi teknologi pembekuan cepat (flash freezing) yang mampu menjaga kandungan nutrisi ikan secara optimal. Dengan teknologi ini, kualitas produk diharapkan dapat memenuhi standar sertifikasi ekspor yang ketat, seperti untuk pasar Uni Eropa dan Eurasia.
Fokus di Indonesia Timur dan Kajian Lanjutan
Rosan menegaskan bahwa kehadiran armada ini akan mentransformasi model bisnis perikanan, terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia timur seperti Laut Arafura, Laut Banda, dan perairan Pasifik utara Papua.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang memprioritaskan kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan nelayan, dan kemitraan ekonomi yang adil. Tawaran kerja sama ini juga mencakup skema alih teknologi dan produksi terpadu dengan galangan kapal di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas manufaktur maritim dalam negeri.
Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perhubungan tengah mematangkan skema pembiayaan dan regulasi untuk kemitraan bilateral ini. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka ribuan lapangan kerja baru bagi pelaut dan teknisi perikanan di Indonesia.