Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) bersama Kodam Jaya menyiagakan skema pengamanan persuasif dan pelayanan humanis di sekitar Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis pagi, 27 Agustus 2026, guna mengawal jalannya aksi penyampaian aspirasi masyarakat sipil terkait pengawalan RUU Perampasan Aset dan perlindungan agraria daerah secara tertib dan kondusif.
Aparat kepolisian bersama unsur pengamanan gabungan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di ibu kota tetap terjaga stabil menjelang agenda unjuk rasa damai pada Kamis (27/08/2026). Penempatan personel di simpul-simpul strategis kawasan Senayan diarahkan untuk memberikan ruang perlindungan bagi hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Polda Metro Jaya menegaskan tidak ada penutupan jalan secara permanen di sekitar gedung parlemen, melainkan penyesuaian arus lalu lintas yang diberlakukan secara fleksibel sesuai dinamika volume massa di lapangan.
Pola Pengamanan Persuasif dan Penjagaan Fasilitas Publik
Pendekatan pengamanan yang diterapkan mengedepankan komunikasi persuasif tanpa penggunaan senjata api maupun gas air mata di garis depan penjagaan. Petugas polisi lalu lintas dan tim pengamanan internal (Pamdal) DPR disiagakan untuk memfasilitasi delegasi warga yang hendak menyerahkan berkas aspirasi secara resmi kepada pimpinan fraksi parlemen.
Berdasarkan keterangan resmi jajaran kepolisian, kepolisian mengimbau seluruh elemen peserta aksi untuk tetap menjaga fasilitas umum, taman kota, dan sarana transportasi publik yang melintasi Jalan Gatot Subroto.
Pengaturan Lalu Lintas dan Imbauan Mobilitas Pengguna Jalan
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara dari arah Semanggi menuju Slipi untuk dialihkan via Jalan Gerbang Pemuda atau lingkar luar Senayan apabila terjadi kepadatan di depan pintu gerbang utama DPR. Sebagaimana dilaporkan, pengguna jalan diimbau untuk memantau arahan petugas lapangan.
Koordinator aksi dari perwakilan aliansi warga daerah juga telah berkomitmen menggelar orasi secara damai, tertib, dan membubarkan diri tepat waktu sesuai batas jam operasional undang-undang penyampaian pendapat.
Menjaga Ruang Demokrasi yang Sehat dan Berintegritas
Sinergi antara aparat keamanan yang humanis dan massa aksi yang disiplin menjadi bukti kematangan iklim demokrasi di Indonesia. Dialog yang konstruktif antara masyarakat sipil dan wakil rakyat di parlemen merupakan kunci untuk menghasilkan kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kepentingan bangsa.
Pemerintah dan aparat penegak hukum terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi disinformasi di media sosial serta bersama-sama menjaga ketenteraman ruang publik ibu kota.