Pada tanggal 7 Mei 2026, dunia digemparkan oleh berita dari Beijing: Pemerintah China menjatuhkan vonis mati dengan penangguhan kepada dua mantan Menteri Pertahanan mereka, Wei Fenghe dan Li Shangfu. Keputusan ini, yang didasarkan pada dakwaan korupsi militer, merupakan langkah drastis terbaru dalam kampanye pembersihan besar-besaran yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Kedua mantan jenderal tersebut dinyatakan bersalah atas tuduhan suap oleh pengadilan militer, sebagaimana dilaporkan oleh media pemerintah dan dilansir oleh CNN. Wei Fenghe, 72 tahun, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan China dari 2018 hingga 2023, serta penggantinya, Li Shangfu, 68 tahun, yang hanya memegang posisi tersebut selama kurang dari delapan bulan pada 2023, kini menghadapi masa depan yang suram. Hukuman vonis mati mereka dilengkapi dengan masa penangguhan selama dua tahun, yang setelahnya akan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ini menunjukkan tekad kuat Beijing untuk menindak tegas pelanggaran di kalangan elite militer.
Kasus Wei Fenghe dan Li Shangfu menjadi sorotan tajam karena posisi strategis yang pernah mereka pegang. Keduanya mulai menjalani investigasi intensif oleh badan anti-korupsi militer pada tahun 2023. Penangkapan dan vonis mereka mengirimkan pesan yang jelas mengenai komitmen Xi Jinping dalam memberantas korupsi di setiap lapisan pemerintahan, terutama di sektor pertahanan yang dianggap krusial bagi keamanan nasional dan ambisi geopolitik China.
Pembersihan anti-korupsi ini tidak hanya menyasar dua tokoh penting tersebut. Skala perombakan di tubuh PLA telah memengaruhi sebagian besar dari 2 juta personel militer China. Sejak tahun 2022, diperkirakan lebih dari 100 perwira tinggi telah dicopot dari jabatan mereka. Laporan mendalam yang diterbitkan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington pada Februari lalu mengungkapkan angka yang mencengangkan: sebanyak 36 jenderal dan letnan jenderal telah resmi diberhentikan, dan 65 perwira lainnya terdaftar sebagai hilang atau sangat mungkin telah diberhentikan juga. Ini termasuk sosok-sosok penting seperti Zhang Youxia, jenderal berpangkat tertinggi yang dicopot pada Januari, yang sebelumnya berada di atas Wei Fenghe dan Li Shangfu serta bertanggung jawab atas operasional harian militer.
Analisis dari CSIS lebih lanjut menemukan bahwa sekitar 52 persen posisi kepemimpinan puncak PLA telah terdampak oleh kebijakan pembersihan anti-korupsi ini. Skala yang masif ini tentu menimbulkan tanda tanya serius mengenai kesiapan dan efektivitas militer China dalam menjalankan operasi yang kompleks, di tengah dorongan modernisasi militer secara besar-besaran yang sedang gencar dilakukan oleh Beijing. Para pengamat internasional menyoroti bahwa perombakan semacam ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan integritas, dapat berpotensi mengganggu rantai komando dan kepercayaan di antara para perwira.
Di sisi lain, langkah drastis ini adalah bagian integral dari strategi jangka panjang Xi Jinping untuk tidak hanya membersihkan PLA dari elemen-elemen korup, tetapi yang lebih penting, untuk memperkuat kendalinya atas kekuatan militer. Sejak menjabat, Xi Jinping telah menjadikan modernisasi militer dan konsolidasi kekuasaan sebagai pilar utama pemerintahannya. Dengan menyingkirkan jenderal-jenderal yang diduga terlibat korupsi, ia secara efektif menghilangkan potensi ancaman terhadap otoritasnya dan memastikan loyalitas penuh dari institusi militer yang merupakan tulang punggung kekuasaannya. Vonis terhadap Wei Fenghe dan Li Shangfu adalah demonstrasi kekuatan dan peringatan keras bagi siapa pun di dalam PLA yang berani menentang kepemimpinan atau kebijakan partai.
Implikasi dari vonis mati ini jauh melampaui individu yang bersangkutan. Ini menggambarkan tekad China di bawah Xi Jinping untuk membentuk kembali struktur kekuatan dan menjamin stabilitas internal melalui tindakan keras. Meskipun dapat menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan hak asasi manusia di mata dunia internasional, bagi Beijing, ini adalah langkah penting untuk menjamin disiplin, efisiensi, dan kesetiaan mutlak dalam menghadapi tantangan domestik maupun global.
