Pemerintah Kabupaten Banjar menyiapkan penambahan 150 personel pemadam karhutla untuk memperkuat operasi darat di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Rencana tersebut disampaikan Bupati Banjar Saidi Mansyur setelah mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla pada Rabu, 23 September 2026.
Penambahan kekuatan lapangan itu menjadi bagian dari upaya memusatkan penanganan pada lokasi rawan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan pemerintah daerah, dampak karhutla telah menjangkau hampir 100 desa yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar.
Besarnya cakupan wilayah membuat pengerahan petugas perlu dilakukan secara terarah. Pemerintah daerah tidak hanya menambah jumlah personel, tetapi juga memetakan titik rawan agar tim pemadam tidak tersebar tanpa prioritas yang jelas.
Personel Baru Akan Dibagi dalam Sejumlah Tim
Tambahan 150 personel tersebut direncanakan terbagi ke dalam lima hingga 10 tim baru. Setiap tim disebut beranggotakan 15 orang dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan.
Rencana itu disampaikan setelah rapat yang dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto di Posko Karhutla Sambang Lihum, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Dalam penanganan karhutla, petugas darat memiliki peran penting untuk mendatangi sumber kebakaran, mengendalikan perambatan api, dan menangani lokasi yang masih berpotensi terbakar kembali. Karena itu, penambahan personel diarahkan untuk memperkuat kemampuan operasi di titik-titik yang telah dipetakan.
BNPB juga disebut memberikan dukungan berupa peralatan dan insentif harian bagi relawan yang bekerja di lapangan. Namun, informasi yang tersedia belum merinci jenis serta jumlah peralatan yang disalurkan maupun waktu seluruh tim tambahan mulai dioperasikan.
Kemarau Panjang Menjadi Tantangan Penanganan
Penguatan personel dilakukan ketika Kalimantan Selatan masih menghadapi kondisi kemarau. Bupati Banjar memperkirakan periode tersebut masih berlangsung kurang lebih 50 hari sejak rapat koordinasi digelar pada 23 September 2026.
Kondisi kering dapat memengaruhi ketersediaan air dan menyulitkan pemadaman, terutama pada kawasan lahan gambut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebelumnya juga melaporkan bahwa penanganan karhutla selama Agustus 2026 telah melibatkan hampir 3.500 personel setiap hari, lebih dari 300 pompa air, dan lebih dari 30 alat berat.
Data tingkat provinsi tersebut tidak seluruhnya merujuk khusus pada Kabupaten Banjar. Namun, informasi itu memperlihatkan besarnya sumber daya yang telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di Kalimantan Selatan selama musim kemarau.
Kawasan sekitar Bandara Syamsudin Noor dan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum termasuk lokasi yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla tingkat provinsi. Kebakaran di sekitar Sambang Lihum sebelumnya disebut sempat membesar hingga sebagian penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi. Ekskavator kemudian dikerahkan untuk mengamankan kawasan sekaligus membuka akses agar api tidak mendekati fasilitas tersebut.
Antisipasi Dampak Asap terhadap Sekolah dan Kesehatan
Penanganan karhutla Kabupaten Banjar tidak hanya diarahkan pada pemadaman api. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan peningkatan dampak kabut asap terhadap aktivitas masyarakat.
Untuk sektor pendidikan, Pemkab Banjar menyiagakan skema pembelajaran jarak jauh apabila kondisi udara mengharuskan kegiatan belajar di sekolah dibatasi. Sementara itu, distribusi masker dan vitamin dipersiapkan melalui sektor kesehatan.
Langkah tersebut masih berupa antisipasi berdasarkan perkembangan karhutla dan kabut asap. Informasi yang tersedia belum menyebutkan bahwa pembelajaran jarak jauh telah diberlakukan secara menyeluruh di sekolah-sekolah Kabupaten Banjar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam penguatan personel, penyediaan pompa air, alat berat, dan dukungan operasional. Lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di provinsi itu direncanakan dilibatkan dalam konsolidasi penanganan kebakaran secara serentak.
Dengan demikian, penambahan personel pemadam karhutla Banjar tidak berdiri sebagai kebijakan tunggal. Rencana tersebut menjadi bagian dari penguatan operasi darat yang melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian, BNPB, aparat keamanan, relawan, dan dunia usaha.
Efektivitas penguatan ini nantinya bergantung pada realisasi pengerahan personel, pembagian wilayah kerja, kecukupan peralatan, serta ketersediaan air di sekitar titik kebakaran. Sampai informasi ini dihimpun, pemerintah daerah baru menyampaikan rencana penambahan 150 personel dan belum memublikasikan laporan mengenai seluruh tim tersebut telah mulai bertugas.