Pemkab Solok mempercepat penyusunan R3P Solok setelah memasuki masa transisi pemulihan enam bulan pada Senin, 12 Oktober 2026. Ini masa transisi enam bulan kedua dalam kurang dari setahun. Transisi pertama untuk bencana hidrometeorologi ditetapkan pada Senin, 22 Desember 2025.
Transisi kali ini mengikuti banjir bandang (galodo) yang menerjang kompleks perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, pada malam Senin, 21 September 2026. Kantor yang terdampak adalah Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, DPMN, Bapelitbang, dan kawasan DPRD. Kalaksa BPBD Khairul membenarkan kejadian itu.
Status tanggap darurat berlaku pada 22 September sampai Senin, 5 Oktober 2026, lalu diperpanjang pada 6 sampai Senin, 12 Oktober 2026. Perpanjangan dilakukan karena material berat masih menumpuk di kawasan perkantoran.
Seluruh OPD diminta siapkan data
Bupati Jon Firman Pandu memimpin diskusi kelompok terpumpun (FGD) Forkopimda di Posko Utama Bencana Arosuka pada Senin, 12 Oktober 2026. Wakil Bupati Candra, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum, perwakilan BMKG Sumatera Barat, serta BUMN dan BUMD turut hadir.
“Kita akhiri hari ini masa tanggap darurat yang telah kita laksanakan selama 21 hari, dan kita akan masuk ke masa transisi selama enam bulan ke depan,” kata Jon Firman Pandu.
Dalam forum itu, Bupati meminta percepatan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan menjadi landasan perencanaan serta pelaksanaan program pemulihan. Seluruh OPD diminta menyiapkan data dan progres pekerjaan. Menurut dia, masa transisi harus dipakai untuk memperkuat koordinasi.
“Memasuki masa transisi, persiapan ke depan menjadi sangat penting karena kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali,” ujarnya.
Transisi pertama pada Desember 2025
Pada Senin, 22 Desember 2025, Pemkab Solok menetapkan peralihan dari masa darurat ke pemulihan selama enam bulan. Sekda Medison saat itu menyebut perkiraan kerugian materi Rp1,48 triliun. Langkah transisinya meliputi perbaikan jalan, jembatan darurat, normalisasi sungai, air bersih, hunian sementara, relokasi sementara, dan penyusunan rencana rehabilitasi serta rekonstruksi.
Pada Rabu, 8 Oktober 2025, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir menyebut APBD berkurang sekitar Rp144 miliar. Penyebabnya pemangkasan dana alokasi umum, dana insentif daerah, dan sumber lain.
Kebutuhan pemulihan galodo Arosuka
Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto meninjau Arosuka pada Kamis, 24 September 2026. Dalam kunjungan itu, Menko PMK meminta Pemkab Solok segera menyusun dokumen R3P dan menyebut ketepatan data menentukan cepat tidaknya bantuan dan pembangunan.
Pemkab Solok memperkirakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp819 miliar. Perbaikan prasarana dan sarana perkantoran serta perumahan diperkirakan lebih dari Rp200 miliar. Bupati juga melaporkan 44 rumah warga rusak, terdiri atas 11 rusak berat, satu rusak sedang, dan 32 rusak ringan.
Untuk penanganan hingga akhir tahun, Pemkab menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp4 miliar. Pada Sabtu, 10 Oktober 2026, Bupati mengatakan pelayanan publik sempat lumpuh hampir sepekan. Dalam keterangan tertulis Minggu, 11 Oktober 2026, ia menyatakan yang dibutuhkan kini adalah dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kajian risiko kawasan perkantoran
Dalam rapat evaluasi di Posko Utama BPBD Kabupaten Solok pada Minggu, 27 September 2026, Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh memaparkan kajian sementara. Menurut kajian itu, kawasan perkantoran Bupati Solok berisiko tinggi terhadap banjir bandang.
Udrekh merekomendasikan kompleks perkantoran dipindahkan ke lokasi dengan tingkat bahaya dan risiko lebih rendah. Rekomendasi itu belum berarti keputusan pemindahan sudah ditetapkan.
Tulis Komentar