Proses panjang yang mengiringi penanganan kasus video viral seorang perwira menengah di jajaran Polda Sumatera Utara akhirnya mencapai puncaknya dengan keputusan yang sangat tegas. Melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Kompol Dedi Kurniawan, S.H., M.H., resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Putusan ini diambil setelah terbukti secara meyakinkan melakukan pelanggaran berat kode etik profesi, diperparah dengan temuan krusial mengenai penyalahgunaan narkotika. Keputusan ini secara jelas menegaskan komitmen kuat Polri dalam menjaga integritas dan disiplin personelnya, serta menunjukkan ketidaktoleranan terhadap setiap tindakan yang mencoreng citra institusi di mata publik.
Sidang kode etik Polri yang menentukan nasib Kompol Dedi Kurniawan diselenggarakan pada hari Rabu, 6 Mei 2026, bertempat di ruang sidang Bidpropam Polda Sumut. Komisi yang memimpin persidangan ini terdiri dari perwira-perwira senior, dipimpin oleh Kombes Pol Philemon Ginting sebagai Ketua, didampingi Kombes Pol Triyadi selaku Wakil Ketua, dan AKBP Bernard Naibaho sebagai anggota. Proses persidangan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tuduhan pelanggaran diinvestigasi secara mendalam, transparan, dan sesuai dengan semua prosedur hukum serta standar etik yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Kasus ini pertama kali menjadi perhatian publik dan memicu reaksi luas setelah sebuah video viral beredar masif di berbagai platform media sosial. Video tersebut menampilkan perilaku yang dianggap tidak pantas dari seorang perwira, yang kemudian teridentifikasi sebagai D.K. Menanggapi keresahan yang timbul, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Bidpropam Polda Sumut segera melakukan penyelidikan objektif dan komprehensif. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut berhasil mengidentifikasi perwira berinisial D.K. tersebut, yang pada akhirnya mengakui bahwa ia adalah sosok yang terekam dalam video kontroversial itu.
Pada tahap awal, sempat muncul klaim bahwa peristiwa yang terekam dalam video viral tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan resmi kepolisian. Namun, setelah dilakukan pendalaman dan verifikasi, klaim tersebut tidak dapat dibuktikan dengan dokumen resmi apapun, seperti laporan hasil penyelidikan maupun surat perintah tugas. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk mengaburkan fakta atau pembenaran yang tidak berdasar. Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan, “Sejak awal kami pastikan penanganan dilakukan secara profesional dan transparan. Setiap informasi kami dalami secara objektif sesuai prosedur.” Pernyataan ini mencerminkan tekad Polda Sumut untuk menjalankan proses hukum dan etik tanpa ditutupi, menjunjung tinggi kebenaran di atas segalanya.
Dalam jalannya sidang kode etik Polri, terungkap fakta-fakta yang semakin memberatkan posisi Kompol Dedi Kurniawan. Salah satu temuan yang sangat vital adalah bukti penggunaan vape yang terbukti mengandung narkotika. Selain itu, perilaku tidak pantas yang terekam dalam video viral tersebut terjadi ketika yang bersangkutan berada di bawah pengaruh zat terlarang di ruang publik. Perilaku semacam ini, yang terekam dan tersebar luas, tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga secara serius merusak nama baik dan citra institusi Polri, serta menumbuhkan keraguan di kalangan masyarakat terhadap kredibilitas aparat penegak hukum.
Bukti-bukti ini semakin diperkuat dengan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Berdasarkan uji urine dan darah yang dilakukan pada tanggal 30 April 2026, sampel milik Kompol Dedi Kurniawan secara positif mengandung berbagai jenis zat terlarang, termasuk MDMA (ekstasi), metamfetamina (sabu-sabu), dan etomidate. Hasil forensik yang konklusif ini menjadi landasan kuat dan tak terbantahkan mengenai keterlibatan Kompol Dedi Kurniawan dalam penyalahgunaan narkotika, yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan kepadanya.
Komisi Kode Etik Polri secara tegas menyatakan bahwa perbuatan Kompol Dedi Kurniawan telah melanggar sejumlah kewajiban fundamental sebagai seorang anggota Polri. Ini mencakup kewajiban untuk menjaga kehormatan dan martabat institusi, menaati norma hukum dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat, serta larangan keras terhadap penyalahgunaan narkotika. Pelanggaran-pelanggaran ini secara jelas diatur dalam Peraturan Kepolisian, yang berfungsi sebagai pedoman utama bagi setiap personel. Melalui kasus ini, Polri kembali mengirimkan pesan tegas bahwa standar moral dan etika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas kepolisian.
Selain pelanggaran utama, terdapat pula sejumlah faktor yang sangat memberatkan dalam kasus ini. Faktor-faktor tersebut antara lain sikap yang tidak kooperatif dari Kompol Dedi Kurniawan selama proses persidangan, adanya rekam jejak pelanggaran disiplin dan kode etik yang pernah dilakukannya di masa lalu, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh video viral terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara keseluruhan. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat sanksi yang dijatuhkan menjadi semakin berat dan tidak dapat ditawar.
Pada akhirnya, putusan sidang menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah “perbuatan tercela”. Lebih lanjut, sanksi administratif juga dikenakan berupa penempatan khusus selama enam hari, yang merupakan bentuk pembinaan internal. Namun, sanksi paling berat dan definitif adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Ini berarti Kompol Dedi Kurniawan secara resmi diberhentikan dari dinas kepolisian, menandai berakhirnya karier pengabdiannya di institusi penegak hukum tersebut.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, sekali lagi menegaskan bahwa hasil sidang ini merupakan bukti nyata konsistensi institusi dalam menindak setiap bentuk pelanggaran, khususnya yang terkait dengan narkotika. “Ini adalah bukti bahwa Polda Sumatera Utara tidak mentolerir pelanggaran, terlebih yang menyangkut penyalahgunaan narkotika dan perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat. Proses dari awal penyelidikan hingga putusan etik berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi pesan keras bagi seluruh personel lainnya agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, mengingat pengawasan internal dan sanksi tegas akan selalu menanti bagi mereka yang melanggar.
Meskipun putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) telah dijatuhkan, Kompol Dedi Kurniawan masih memiliki hak konstitusional untuk mengajukan banding. Proses banding ini adalah bagian dari mekanisme hukum internal yang berlaku di lingkungan Polri, memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk mencari keadilan lebih lanjut. Sementara itu, Polda Sumut juga mengimbau masyarakat agar tetap memberikan kepercayaan penuh terhadap proses penegakan etik dan disiplin yang dilakukan oleh institusi. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan selalu merujuk pada keterangan resmi dari pihak berwenang demi menjaga objektivitas informasi.
Kasus Kompol Dedi Kurniawan ini menjadi sorotan penting dan pelajaran berharga bagi seluruh jajaran Polri di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau melakukan tindakan yang merusak kehormatan institusi. Penindakan tegas seperti PTDH adalah wujud nyata komitmen Polri untuk membersihkan diri dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik kesatuan dan memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat senantiasa dilakukan oleh personel yang berintegritas tinggi dan profesional. Kepercayaan publik adalah aset utama bagi setiap institusi penegak hukum, dan penegakan kode etik yang tanpa kompromi adalah fondasi untuk mempertahankannya.
