Pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu oleh Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat, 23 Oktober 2026, memindahkan tiga kursi secara berantai. Astera Primanto Bhakti naik dari Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi Sekretaris Jenderal. Kursi yang ia tinggalkan kini ditempati Tri Budhianto.
Di unit lain, Nufransa Wira Sakti resmi menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Sebelumnya ia memegang jabatan itu sebagai pelaksana tugas (Plt.) setelah Askolani tidak lagi menjabat sejak Rabu, 1 Juli 2026.
Pelantikan digelar pukul 10.00 WIB di Aula Djuanda, Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta. Suahasil juga melantik Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak dan Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional. Kelimanya mulai bertugas sejak hari pelantikan.
Berikut perpindahan tiga kursi utama dalam pelantikan tersebut.
| Nama | Jabatan baru | Posisi sebelumnya atau yang digantikan |
|---|---|---|
| Astera Primanto Bhakti | Sekretaris Jenderal | Dirjen Perbendaharaan, menggantikan Robert Leonard Marbun |
| Tri Budhianto | Dirjen Perbendaharaan | Mengisi kursi yang ditinggalkan Astera |
| Nufransa Wira Sakti | Dirjen Perimbangan Keuangan | Plt. Dirjen Perimbangan Keuangan sejak Askolani tidak lagi menjabat pada Rabu, 1 Juli 2026 |
Suahasil menyebut pelantikan ini bagian dari penataan organisasi. “Pelantikan pagi ini bagian dari perjalanan Kemenkeu beradaptasi dan memperkuat organisasi. Ini juga momentum estafet kepemimpinan, legacy kita semua,” kata Suahasil. Ia juga mengingatkan para pejabat bahwa sumpah jabatan yang mereka ucapkan disampaikan di hadapan Tuhan.
Astera Naik ke Sekjen, Tri Mengisi DJPb
Astera menggantikan Robert Leonard Marbun. Robert menjabat Sekjen sejak dilantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Jumat, 27 Maret 2026.
Menurut Suahasil, Astera pernah berkarier di Ditjen Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ia juga pernah menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, lalu memimpin Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Perbendaharaan. “Pengalaman Pak Prima sebagai penggerak organisasi bukan saja organisasi unit eselon I, tetapi sebagai Sekjen penggerak organisasi keseluruhan Kemenkeu,” ujar Suahasil.
Bagi Tri, Suahasil menilai pengalamannya di lingkungan DJPb, termasuk saat bertugas di berbagai daerah, sebagai bekal memimpin unit itu. Kepada Tri, ia menitipkan kelanjutan transformasi menuju modern treasury operation, yaitu pengelolaan kas negara yang lebih modern.
Suahasil juga ingin DJPb ikut terlibat sejak anggaran kementerian dan lembaga disusun. Dengan begitu, perencanaan dan pelaksanaan anggaran diharapkan makin tersambung.
Suahasil memberi contoh konkret. Bantuan sosial dan gaji pegawai negeri kini dibayarkan langsung ke rekening penerima. Ia berharap pembayaran pensiun kelak juga bisa mengalir dari kas negara langsung ke rekening para pensiunan. Kas negara yang modern, menurut dia, juga harus terhubung erat dengan pemerintah daerah penerima transfer serta kementerian dan lembaga pengguna anggaran.
DJPK Kembali Dipimpin Dirjen Definitif
Status sementara Nufransa tercatat dalam dokumen resmi Ditjen Perimbangan Keuangan. Keputusan KEP-34/PK/2026 tertanggal Kamis, 23 Juli 2026 dan KEP-40/PK/2026 tentang standar pelayanan DJPK tertanggal Senin, 24 Agustus 2026 ditandatangani Nufransa sebagai Plt. Dirjen.
Suahasil menyebut Nufransa terakhir bertugas sebagai staf ahli di Ditjen Pajak dan sebelumnya di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Untuk DJPK, ia menitipkan dua pekerjaan rumah, yakni pola kerja di dalam direktorat dan rancangan dana transfer ke daerah. Keduanya harus dibenahi agar desentralisasi fiskal berjalan efektif. “Makin aktif bantu Pemda memegang prinsip kenali daerah,” ucapnya.
Suahasil juga meminta DJPK mempertegas kehadiran negara lewat sinergi anggaran pusat dan daerah. “APBN dan APBD adalah satu kesatuan kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia yang melayani seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.
Dua Staf Ahli dan Pengawasan Pajak
Dari Neilmaldrin dan Hidayat, Suahasil berharap mendapat masukan strategis yang mempertimbangkan kepentingan semua unit di Kemenkeu. Untuk bidang pengawasan pajak, ia meminta pengawasan berbasis data dengan memanfaatkan Coretax, sistem administrasi pajak milik DJP. Ia meminta staf ahli “mengoptimalkan pemanfaatan Coretax integrasi unit meningkatkan kepatuhan.”
Suahasil juga mengajak kelima pejabat menjalin kerja sama dengan unit lain. Ia meminta mereka mempercayai pegawai di unit masing-masing untuk bertugas sesuai aturan, serta “menerjemahkan arahan pada hari ini menjadi langkah yang konkret.”
Pergantian Menteri dan Kursi Plt. Sebelum Rotasi
Rotasi ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026 berdasarkan Keppres Nomor 97/P Tahun 2026. Suahasil menggantikan Purbaya. Sebelumnya ia menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Purbaya menjabat sejak Senin, 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani. Pada Jumat, 24 April 2026, Purbaya mengonfirmasi pencopotan Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu. Sudarto dan Ferry Ardianto kemudian ditunjuk sebagai Plt. di dua posisi itu.
Pelantikan pejabat eselon I Kemenkeu kali ini digelar menjelang peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-80 pada akhir Oktober 2026. “Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Suahasil.
Tulis Komentar