Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memulai masa jabatan definitifnya dengan pekerjaan rumah besar: per 12 Oktober 2026, sisa belanja APBD 2026 Kabupaten Bekasi yang belum terpakai sekitar Rp3,40 triliun. Data per Jumat, 9 Oktober 2026 juga menunjukkan belanja modal baru terserap 19,58 persen, atau Rp166,36 miliar dari pagu Rp849,73 miliar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melantik Asep di Bale Gede, Gedung Pakuan, Bandung, Jumat, 23 Oktober 2026. Asep mengisi sisa masa jabatan 2025–2030 sebagai pengganti Ade Kuswara Kunang. Dasar pelantikannya adalah Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3282 tertanggal Senin, 19 Oktober 2026 yang ditandatangani Tito Karnavian.
Seusai pelantikan, Dedi menyoroti sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA. Menurut Dedi, SiLPA Kabupaten Bekasi rata-rata mencapai Rp1 triliun sampai Rp2 triliun per tahun.
Dedi Soroti SiLPA Rp1–2 Triliun per Tahun
Dedi mempertentangkan besarnya sisa anggaran itu dengan kondisi layanan dasar. “Sekolah banyak yang rusak, layanan puskesmas kurang optimal, itu kelemahan Kabupaten Bekasi. Tapi rata-rata SiLPA-nya itu Rp1 sampai 2 triliun. Satu sisi banyak infrastruktur yang harus dibangun, ini yang saya tekankan enggak boleh lagi ada SiLPA,” ujarnya.
Ia juga membandingkannya dengan keuangan provinsi. “Sekarang aja masih 1 triliun, kita lagi susah cari duit, Bekasi kelebihan duit. Kalau boleh dipindahin aja ke provinsi. Tapi enggak mungkin ya,” kata Dedi.
Menurut Dedi, waktu yang tersisa tahun ini membuat penyerapan anggaran tidak mudah. Di sisi lain, catatan Pemprov Jabar menunjukkan Kabupaten Bekasi sudah menambah porsi belanja infrastruktur hingga lebih dari 7 persen dalam Rancangan APBD Perubahan 2026. “Sudah ada perubahan dan saya monitor tiap hari pergerakan bupatinya,” ujarnya.
Serapan APBD 2026 per Jenis Belanja
Pagu belanja APBD Kabupaten Bekasi tahun 2026 sebesar Rp7,70 triliun. Dalam evaluasi Pemkab Bekasi pada Senin, 12 Oktober 2026, realisasinya tercatat Rp4,30 triliun atau 55,84 persen. Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per Jumat, 9 Oktober 2026 mencatat total serapan 55,87 persen.
Pendapatan daerah pada periode yang sama mencapai Rp5,08 triliun atau 69,77 persen dari target Rp7,28 triliun. Pendapatan asli daerah tercatat Rp2,99 triliun atau 69,37 persen.
Berikut rincian serapan per jenis belanja menurut data realisasi Pemkab Bekasi per awal Oktober 2026.
| Jenis belanja | Pagu | Realisasi | Serapan (%) |
|---|---|---|---|
| Belanja pegawai | Rp3,56 triliun | Rp2,35 triliun | 66,19 |
| Belanja barang dan jasa | Rp2,21 triliun | Rp1,10 triliun | 50,05 |
| Belanja modal | Rp849,73 miliar | Rp166,36 miliar | 19,58 |
| Belanja tidak terduga | Rp10,01 miliar | Rp210 juta | 2,13 |
| Belanja bantuan sosial | Rp15,64 miliar | Rp12,78 miliar | 81,75 |
Dari lima pos tersebut, belanja bantuan sosial mencatat persentase serapan tertinggi, sedangkan belanja tidak terduga terendah.
Asep Tolak Alasan Uang Muka Kontraktor
Saat masih menjabat Plt Bupati, Asep memanggil para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia meminta penyerapan dipercepat dalam sisa waktu tiga bulan. “Dalam waktu injury time ini, tiga bulan memang harus kita kejar, saya yakin pasti bisa mencapai target,” kata Asep.
Asep tidak menerima uang muka 30 persen bagi kontraktor sebagai alasan lambatnya proyek. “Ya kalau pemborong punya duit ya kerjakan, kalau enggak ya enggak usah borong lah,” ujarnya.
Sekolah, Puskesmas, dan Jalan yang Ditagih Gubernur
Untuk pendidikan, Dedi menagih perbaikan gedung TK, SD, dan SMP, tiga jenjang yang dikelola pemerintah kabupaten. Ia juga meminta anggaran puskesmas dicukupi dan rumah sakit ditata. “Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik. Layanan puskesmasnya harus lebih baik,” kata Dedi.
Jalan kabupaten juga ia soroti. “Bekasi makanya, uangnya sisa banyak, tapi jalannya pada bolong, jalan kabupatennya,” ujarnya. Dedi menyebut 60 persen dana opsen yang diterima provinsi kembali dipakai untuk jalan, dan Pemprov Jabar kini menangani jalan desa secara bertahap.
Ia juga menyinggung sungai yang kotor dan tata ruang yang semrawut. “Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sudah hijau-hijau, rumput di sungainya segini,” kata Dedi. Ia meminta Asep memimpin OPD, camat, lurah, dan kepala desa menyusun rencana aksi penanganan sampah dan penataan ruang publik.
Larangan Jatah Proyek Setelah Vonis Ade Kuswara Kunang
Dedi meminta pengadaan proyek mengikuti aturan dan tidak dibagi kepada kelompok tertentu karena tekanan. “Saya pikir ke depan enggak usah lagi takut ditekan, lurus saja sesuai peraturan,” katanya. Menurut Dedi, pengadaan harus mengutamakan efisiensi dan kualitas.
Dalam prosesi pelantikan, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Dedi. Ia lalu menandatangani berita acara sumpah jabatan dan pakta integritas, menerima tanda jabatan, dan menerima keputusan Mendagri.
Pendahulunya, Ade Kuswara Kunang, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2025 dalam perkara korupsi ijon proyek di Pemkab Bekasi. Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Ade enam tahun penjara dan denda Rp300 juta pada Senin, 14 September 2026. Sejak Ade tersangkut perkara itu, Asep memimpin pemerintahan sebagai Plt Bupati.
DPRD Kabupaten Bekasi mengumumkan usulan pengangkatan Asep sebagai bupati definitif dalam rapat paripurna Jumat, 16 Oktober 2026. Pasangan Ade dan Asep memenangi Pilkada Kabupaten Bekasi 2024 dengan 666.494 suara atau 45,68 persen. Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025.
Tulis Komentar