Lokasi tambang Rp5.400 triliun yang disebut Presiden Prabowo Subianto kini baru terungkap sebagian, yaitu di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua. Pemerintah belum mengumumkan nama perusahaan pemegang kelima izin usaha pertambangan (IUP) itu, kabupaten tempatnya, serta jadwal evaluasinya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kedua provinsi itu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2026. Ia mengaku tidak ingat daerah lainnya. “Itu ada di NTB. Kemudian ada juga di Papua. Ada beberapa daerah lagi, saya lupa. Tapi ada lima yang diminta untuk dievaluasi, ya,” kata Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Saat ditanya soal komoditasnya, Bahlil menjawab singkat, “Tembaga sama emas.” Menurut Bahlil, Kementerian ESDM kini bersiap menelaah lebih jauh kandungan mineral di kelima izin itu.
Berikut keterangan resmi yang sudah disampaikan Presiden dan Menteri ESDM hingga Jumat, 23 Oktober 2026, beserta hal yang belum diumumkan.
| Hal | Keterangan | Disampaikan oleh |
|---|---|---|
| Jumlah izin | 5 IUP dari “sekian ratus IUP” | Presiden Prabowo, Kamis, 22 Oktober 2026 |
| Nilai cadangan | Rp5.400 triliun atau US$300 miliar | Presiden Prabowo, Kamis, 22 Oktober 2026 |
| Dasar penilaian | Cadangan terbukti (proven), studi cadangan standar JORC | Presiden Prabowo, Kamis, 22 Oktober 2026 |
| Lokasi | NTB, Papua, dan “beberapa daerah lagi” | Menteri ESDM Bahlil, Jumat, 23 Oktober 2026 |
| Komoditas | Tembaga dan emas | Menteri ESDM Bahlil, Jumat, 23 Oktober 2026 |
| Pemegang izin | Belum diumumkan | Belum ada keterangan resmi |
| Kabupaten dan daerah lain | Belum diumumkan | Belum ada keterangan resmi |
| Kriteria dan jadwal evaluasi | Belum diumumkan | Belum ada keterangan resmi |
Yang Belum Diumumkan Pemerintah
Bahlil tidak menyebut satu pun nama perusahaan pemegang lima izin itu. Ia juga tidak merinci kabupaten tempat izin berada, termasuk daerah lain di luar NTB dan Papua.
Kementerian ESDM juga belum menjelaskan apa yang dinilai dalam evaluasi dan kapan hasilnya keluar. Belum ada pula keterangan resmi apakah kelima IUP itu termasuk izin yang tidak menunjukkan aktivitas penambangan.
Sehari sebelumnya, Kamis, 22 Oktober 2026, Presiden memerintahkan pencabutan izin tambang yang tidak menunjukkan aktivitas nyata lebih dari dua tahun. Hingga Jumat, 23 Oktober 2026, status kelima izin tambang Rp5.400 triliun itu belum dijelaskan.
Rp5.400 Triliun Masih di Bawah Tanah
Angka Rp5.400 triliun pertama kali disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Ia mengaku baru menerima laporan soal lima IUP yang memiliki cadangan terbukti.
“Ada lima konsesi IUP dari sekian ratus IUP,” kata Prabowo. Menurut dia, nilai cadangan itu dihitung lewat studi berstandar JORC (Joint Ore Reserves Committee), acuan pelaporan cadangan mineral, dan setara US$300 miliar.
Hadirin langsung bertepuk tangan, tetapi Prabowo meminta mereka menahan diri. “Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah,” ujarnya. Menurut Prabowo, nilai tambang Rp5.400 triliun itu belum menjadi penerimaan negara ataupun hasil produksi.
Instruksi Cabut Izin Tanpa Aktivitas Dua Tahun
Di forum yang sama, Prabowo meminta pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa lebih selektif memberi konsesi. “Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi,” katanya. Ia menambahkan, “Kita harus teliti.”
Prabowo menyebut banyak konsesi yang diberikan sejak puluhan tahun lalu tidak dikerjakan. “Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, (kemudian) tidak dikerjakan. Ini sedang kita tertibkan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, sebagian pengusaha diduga meminta konsesi untuk spekulasi, padahal bukan ahli tambang. Ia menilai praktik itu membuat bangsa rugi. Karena itu, ia memberi instruksi tegas kepada Menteri ESDM. “Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!” katanya.
Masela Jadi Contoh
Prabowo juga menyebut proyek gas di wilayah Masela, Maluku, sebagai contoh konsesi yang 28 tahun belum dikerjakan. Ia mengaku sudah menanyakan langsung kepada pihak Jepang, termasuk Inpex, apakah mereka masih berminat. Jika tidak, menurut Prabowo, pemerintah mempertimbangkan pencabutan konsesi.
Prabowo mengatakan pihak terkait sudah berjanji mulai bekerja dalam enam bulan. “Insyaallah, mereka kemarin, mereka hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas. Ya, kita lihat saja nanti ya,” tuturnya.
Tulis Komentar