Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Ini Beda Angka BPH Migas dan APBN

Rencana menambah kuota Pertalite yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat, 23 Oktober 2026 berhadapan dengan dua angka acuan yang berbeda. BPH Migas menetapkan kuota tahun ini 29.267.947 kiloliter (kl), sedangkan APBN 2026 mematok 28,69 juta kl. Sebelumnya, pada 31 Agustus 2026, Bahlil sudah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga Desember 2026.

Bahlil, yang juga menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, menyampaikan rencana itu di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Ia memastikan penambahan akan dilakukan karena konsumsi naik, tetapi belum menyebut besarannya.

“Ada kenaikan (kuota). Karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Masih kami kaji,” kata Bahlil.

Penghitungan dijadwalkan pada akhir Oktober 2026. Bahlil menyebut pemerintah sudah mengkaji kesiapan anggaran, tetapi tidak menyebut nilainya. Ia juga tidak menjelaskan angka kuota mana yang menjadi dasar hitungan. “Untuk pertalite nanti coba saya akan melakukan exercise di akhir bulan ini, ya. Memang ada terjadi peningkatan,” ujarnya. Yang ia maksud dengan exercise adalah penghitungan atau kajian.

Dua angka kuota Pertalite 2026

Angka pertama berasal dari BPH Migas. Lembaga itu menetapkan kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 2026 sebesar 29.267.947 kl dan menyampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR pada Selasa, 27 Januari 2026. Kuota ini 6,28 persen lebih kecil daripada kuota 2025 yang sebesar 31.230.017 kl.

Angka kedua tercantum dalam APBN 2026, yakni 28,69 juta kl. Pertamina memakai angka ini saat memaparkan proyeksi penyaluran di rapat Komisi XII DPR pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Hingga Jumat, 31 Juli 2026, Pertalite yang tersalurkan mencapai 16,54 juta kl. Pertamina memperkirakan penyaluran sampai akhir tahun mencapai 29,18 juta kl, atau 1,7 persen di atas kuota 28,69 juta kl. Proyeksi itu masih di bawah angka kuota yang ditetapkan BPH Migas.

Berikut data kuota dan penyaluran yang dipaparkan BPH Migas dan Pertamina di DPR.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, “Dengan tren konsumsi saat ini, prognosa kami hingga akhir tahun menunjukkan potensi penyaluran di atas kuota.” Pada Senin, 31 Agustus 2026, Bahlil menyebut kementeriannya masih menghitung besar kelebihan itu. Sampai pernyataannya pada 23 Oktober 2026, ia belum menyebut angkanya.

Konsumen beralih dari Pertamax

Lonjakan konsumsi Pertalite bermula ketika harga Pertamax dinaikkan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu, 10 Juni 2026. Pertalite tidak ikut naik dan tetap dijual Rp10.000 per liter, sehingga jarak harga kedua BBM yang semula Rp2.300 menjadi Rp6.250 per liter.

Data BPH Migas mencatat rata-rata penyaluran Pertalite sebelum kenaikan itu sebanyak 75.795 kl per hari. Angkanya naik menjadi 82.760 kl per hari pada Juni dan 85.589 kl per hari pada Juli, atau 12,92 persen di atas kondisi awal. Pada Agustus, penyaluran tercatat 84.368 kl per hari. Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, penurunan ini terjadi karena harga Pertamax terkoreksi menjadi Rp15.950 per liter.

“Faktor yang menyebabkan peningkatan adalah pertama pastinya ini disparitas harga semakin lebar,” kata Wahyudi di DPR pada Rabu, 26 Agustus 2026. Menurut dia, banyak warga beralih ke BBM subsidi dan kompensasi negara.

Data Pertamina menunjukkan bagian Pertalite dalam konsumsi bensin nasional mencapai 80,3 persen pada Juli 2026, naik dari 75,4 persen pada Januari–Mei. Bagian Pertamax menyusut menjadi 18,8 persen dari 23,2 persen. Bahlil mengaitkan peralihan ini dengan naiknya harga BBM nonsubsidi akibat konflik AS–Iran dan penutupan Selat Hormuz.

Proyeksi Solar dan LPG 3 kg lebih jauh di atas kuota

Dalam paparan 26 Agustus 2026, Pertamina juga memperkirakan Solar subsidi tersalurkan 20,09 juta kl sampai akhir tahun, sementara kuotanya 18,36 juta kl. Selisihnya sekitar 9,4 persen. Untuk LPG tabung 3 kg, proyeksinya 8,68 juta metrik ton dari kuota 8 juta metrik ton, atau sekitar 8,5 persen di atas kuota. Pernyataan Bahlil pada 23 Oktober 2026 hanya menyangkut kuota Pertalite.

Pertalite tidak mendapat subsidi langsung seperti Solar. Selisih biaya penyediaannya ditanggung negara melalui kompensasi kepada badan usaha penugasan. Kementerian Keuangan mencatat belanja subsidi dan kompensasi hingga September 2026 mencapai Rp376,8 triliun, naik 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah itu, Rp222,5 triliun berupa subsidi dan Rp154,4 triliun berupa kompensasi. Angka ini mencakup semua pos, tidak hanya Pertalite.

Pada Rabu, 10 Juni 2026, ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet memperkirakan peralihan konsumen ke Pertalite bisa menambah kompensasi Rp4 triliun hingga Rp17 triliun. Perkiraan itu memakai asumsi kompensasi sekitar Rp5.400 per liter. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin menilai konsumsi Pertalite bisa melampaui asumsi kuota. Akibatnya, kata dia, kebutuhan kompensasi meningkat dan ruang fiskal menyempit.

Stok menipis hingga ganjil-genap di Bali

Pada Jumat, 16 Oktober 2026, Bahlil menyebut stok BBM nasional berada di kisaran 16–18 hari, turun dari sebelumnya di atas 20 hari. “Yang terjadi pergeseran dari 16–18 hari itu adalah RON 90 (Pertalite),” katanya.

Di Bali, stok Pertalite sempat hanya cukup untuk 3–4 hari. Atas arahan Gubernur Wayan Koster, ganjil-genap pembelian Pertalite berlaku mulai Sabtu, 17 Oktober 2026 lalu diperpanjang hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Pembelian dibatasi 20 liter untuk mobil dan 3 liter untuk sepeda motor.

Bahlil menyebut stok Bali menipis karena kapal pengangkut dari Jawa terlambat. Jumlah kapal pengangkut ditambah dari tiga menjadi tujuh unit. Pertamina Patra Niaga juga mengirim 48 juta liter Pertalite ke Bali pada 7–17 Oktober 2026. “Sekarang cadangan di Bali rata-rata 11 hari atau 12 hari, saya tingkatkan menjadi 15 hari,” kata Bahlil pada Senin, 19 Oktober 2026.

Anggota Dewan Energi Nasional Muhammad Kholid Syeirazi menekankan pentingnya pasokan yang benar-benar sampai ke warga. “Negara harus mampu menjamin BBM tersedia ketika dibutuhkan masyarakat, bukan sekadar menyatakan stok nasional aman,” ujarnya.