Jumlah kendaraan listrik Bali mencapai 17.725 unit hingga Oktober 2026. Pertumbuhan itu belum diimbangi stasiun pengisian, karena saat ini baru tersedia 304 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 115 lokasi. PLN UID Bali pun membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun SPKLU.
Data tersebut disampaikan General Manager PLN UID Bali, Ajrun Karim, di Denpasar, Rabu, 7 Oktober 2026. Menurut PLN, kendaraan listrik di Pulau Dewata terdiri atas sekitar 5.000 mobil dan 12.000 sepeda motor.
Pertumbuhan Makin Cepat dalam Tiga Bulan
Ajrun menyebut perkembangan kendaraan listrik di Bali berlangsung pesat. Saat ia mulai bertugas pada Maret 2026, jumlahnya sekitar 14.000 unit. Angka itu naik menjadi sekitar 15.000 unit pada Juli 2026, lalu 17.725 unit pada Oktober.
- Maret 2026: sekitar 14.000 unit.
- Juli 2026: sekitar 15.000 unit.
- Oktober 2026: 17.725 unit.
Berdasarkan hitungan redaksi dari data PLN, pertambahan pada Maret hingga Juli rata-rata sekitar 250 unit per bulan. Pada Juli hingga Oktober, lajunya melonjak menjadi sekitar 900 unit per bulan.
Satu SPKLU untuk Puluhan Kendaraan
Jika 17.725 unit kendaraan listrik Bali itu dibagi dengan 304 SPKLU, rata-rata satu unit pengisian melayani sekitar 58 kendaraan listrik. Untuk mobil saja, perbandingannya sekitar 16 mobil per SPKLU. Angka ini merupakan hitungan kasar redaksi, karena PLN tidak merinci berapa SPKLU yang khusus melayani mobil atau sepeda motor.
Infrastruktur pengisian sebenarnya juga bertambah. Pada Kamis, 25 Juni 2026, PLN UID Bali mencatat 196 unit SPKLU yang dihadirkan bersama mitra. Kebutuhannya pun terus naik, terlihat dari transaksi SPKLU PLN UID Bali sepanjang 2025 yang tumbuh 751 persen dibanding tahun sebelumnya.
Ketersediaan untuk roda dua bahkan lebih terbatas. PLN mencatat SPKLU khusus sepeda motor yang aktif di Bali baru 44 unit hingga Desember 2025, padahal jumlah motor listrik kini sekitar 12.000 unit.
Swasta Diajak Isi Celah
Untuk mengejar pertumbuhan tersebut, PLN membuka kesempatan bagi masyarakat dan investor swasta membangun SPKLU. Menurut Ajrun, keterlibatan swasta diperlukan agar jumlah titik pengisian dapat mengikuti peningkatan kendaraan listrik.
“PLN memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya swasta, untuk berinvestasi di SPKLU,” ujar Ajrun.
Pola yang disiapkan PLN membagi peran secara jelas. Investor swasta dapat membangun SPKLU di lokasi yang memiliki potensi kebutuhan pengisian daya. Sementara itu, PLN akan menyediakan fasilitas di wilayah yang belum diminati investor.
Contohnya terlihat sehari sebelum pernyataan itu. Pada Selasa, 6 Oktober 2026, PLN bersama Krisna Nusantara Group dan PT Energi Anugerah Divina meresmikan tujuh SPKLU di enam lokasi milik Krisna Nusantara Group di Bali.
Dorongan juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyebut Pemkot Denpasar telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang kawasan rendah emisi Sanur. Menurut Arya Wibawa, pengembangan transportasi berkelanjutan perlu diikuti ketersediaan infrastruktur pengisian daya.
Tulis Komentar