Jakarta akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat menteri PBB tentang pemeliharaan perdamaian untuk pertama kalinya. Agenda itu ikut disorot dalam pidato Guterres di Kemlu pada Senin, 19 Oktober 2026. UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) 2027 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada kuartal IV 2027, dengan Indonesia dan Belanda sebagai tuan rumah bersama.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres tiba di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, pukul 13.56 WIB. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyambutnya langsung. Guterres lalu berbicara di Gedung Pancasila dalam Foreign Policy Circle Talks bertajuk “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?”. Hari itu menjadi hari terakhir kunjungannya di Indonesia, yang berlangsung 17–19 Oktober 2026.
“Anda adalah mitra yang berkomitmen dalam pemeliharaan perdamaian, dengan hampir 2.000 perempuan dan laki-laki Indonesia bertugas dalam tujuh misi pemeliharaan perdamaian PBB di seluruh dunia,” kata Guterres. Ia juga berterima kasih atas kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah bersama pertemuan menteri itu tahun depan.
Serah terima dari Berlin ke Jakarta
Peran tuan rumah diserahkan oleh Jerman, penyelenggara UNPM 2025 di Berlin. Serah terima berlangsung dalam rapat Komite Khusus PBB untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian di New York pada Kamis, 17 September 2026. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyerahkannya kepada Duta Besar RI Umar Hadi dan Duta Besar Belanda Lise Grégoire van Haaren.
Berikut penyelenggara dua edisi terakhir forum itu.
| Edisi | Tuan rumah | Kota |
|---|---|---|
| UNPM 2025 | Jerman | Berlin |
| UNPM 2027 | Indonesia dan Belanda | Jakarta |
Rapat di New York itu juga dihadiri tiga wakil sekjen PBB. Mereka adalah Jean-Pierre Lacroix, Atul Khare, dan Catherine Pollard. Kemlu mengumumkan status tuan rumah tersebut pada Sabtu, 19 September 2026.
Umar Hadi, Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, mengatakan kepemimpinan bersama itu bertujuan menggalang dukungan politik dan kerja sama internasional yang inklusif. Tujuan lainnya, kata dia, memastikan operasi perdamaian PBB tetap efektif, responsif, dan didukung sumber daya memadai. Menurut Kemlu, forum ini juga memperkuat kerja sama negara anggota, negara penyumbang pasukan, dan PBB.
Rekam jejak sejak 1957
Indonesia pertama kali mengirim pasukan perdamaian pada 1957 melalui UNEF di Sinai, Mesir. Sejak itu, menurut Kemlu, lebih dari 60.000 personel Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah dunia.
Sebelum ke Gedung Pancasila, Sekjen PBB itu menyapa pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Jawa Barat. “Sebagai kontributor terbesar keenam bagi misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia merupakan salah satu alasan penting di balik kebanggaan tersebut,” katanya. Guterres menempatkan sumbangan Indonesia itu dalam kerja sekitar 50 ribu penjaga perdamaian PBB di berbagai negara.
Di Sentul pula, Guterres bertemu prajurit yang tak lama lagi berangkat ke Republik Afrika Tengah untuk misi MINUSCA. “Republik Afrika Tengah merupakan kisah sukses yang masih perlu diselesaikan,” ujarnya. Menurut dia, bila misi itu berhasil, jumlah pasukan PBB di negara tersebut bisa dikurangi sedikit demi sedikit.
Empat personel Indonesia di UNIFIL, Lebanon, gugur dalam insiden pada Maret dan April 2026. Kemlu menyatakan kehilangan itu tidak mengurangi komitmen Indonesia. Guterres meletakkan karangan bunga di tugu peringatan PMPP. Menurut Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq, tugu itu menghormati 50 personel penjaga perdamaian Indonesia yang gugur saat bertugas.
Indonesia disebut jembatan Utara dan Selatan
Di Gedung Pancasila, Guterres menyebut Indonesia sebagai penghubung negara Utara dan Selatan, serta Timur dan Barat. Ia memandang posisi itu kian dibutuhkan ketika dunia bergerak ke arah multipolar. Ia juga menyinggung Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 serta peran Indonesia di ASEAN, G20, BRICS, APEC, D8, dan OKI.
“Saya berterima kasih atas kebijakan Indonesia yang konsisten selama sepuluh tahun terakhir dalam mendukung PBB dan multilateralisme,” ujar Guterres. “Pengalaman Indonesia mengingatkan kita bahwa kerja sama di tengah perbedaan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga sangat penting,” katanya.
Sehari sebelumnya, Minggu, 18 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Guterres di kediaman pribadinya di Hambalang. Menurut Biro Pers Sekretariat Presiden, pertemuan itu membahas penguatan komunikasi dan kerja sama multilateral dalam menghadapi tantangan global. Masa jabatan Guterres sebagai Sekjen PBB berakhir pada Desember 2026.
Tulis Komentar