Program 1 orang 1 rekening yang dipaparkan pemerintah pada Kamis, 22 Oktober 2026 menyasar sekitar 25 juta warga berpenghasilan rendah berusia di atas 17 tahun. Cakupan itu jauh lebih sempit dibanding rencana Rabu, 9 September 2026, yang menyebut rekening untuk sekitar 200 juta warga negara berusia 17 tahun ke atas.
Anggarannya ikut turun, dari sekitar Rp11 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Besaran setoran awal tidak berubah, yaitu Rp50.000 untuk tiap rekening.
Paparan terbaru disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir dan tiba sekitar pukul 14.00 WIB. “Kami siapkan satu orang satu rekening,” kata Airlangga.
Apa itu program 1 orang 1 rekening
Program ini membukakan rekening bank bagi warga yang masuk daftar penerima, lengkap dengan saldo awal Rp50.000. Menurut Airlangga, anggaran Rp1,28 triliun dipakai untuk menanggung setoran awal itu. Dengan begitu, penerima tidak merogoh kantong sendiri saat rekeningnya dibuka.
Data penerima disebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyiapan data dan pelaksanaannya melibatkan BRI serta bank syariah, yang dalam salah satu keterangan disebut Bank Syariah Indonesia (BSI).
Keterangan soal kelompok sasaran belum seragam. Satu versi pernyataan Airlangga menyebut warga desil 1, yakni 10 persen warga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan versi lain menyebut desil 1 hingga 4. Jumlah sasaran di kedua versi sama, sekitar 25 juta orang.
Airlangga menegaskan rekening bukan tujuan akhir. “Kami akan dorong efektivitas program bantuan, efektif, jadi bukan hanya rekening,” ujarnya. Ia menargetkan program ini mengerek inklusi keuangan dari 93 persen menjadi mendekati 99 persen.
Beda rencana September dan pengumuman Oktober
Rencana awal disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026. Saat itu ia menghitung kebutuhan dana untuk seluruh warga dewasa. “Kalau 200 juta penduduk kan berati kira-kira sekitar Rp 11 T lah,” ujarnya.
Ia menyebut dana itu berasal dari APBN. Data penerima direncanakan dipadankan dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, dan rekening akan terhubung dengan QRIS. Kebijakan itu disebut mulai berjalan bertahap pada akhir 2026.
Sebelum memberi keterangan di Istana, Airlangga sudah menyampaikan arahan Presiden agar warga yang genap 17 tahun langsung menerima KTP sekaligus rekening.
Berikut perbandingan dua keterangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
| Aspek | Rabu, 9 September 2026 | Kamis, 22 Oktober 2026 |
|---|---|---|
| Sasaran | Sekitar 200 juta WNI usia 17 tahun ke atas | Sekitar 25 juta warga berpenghasilan rendah di atas 17 tahun |
| Anggaran | Sekitar Rp11 triliun | Rp1,28 triliun |
| Setoran awal per rekening | Rp50.000 | Rp50.000 |
| Bank pelaksana | BRI dan BSI | BRI dan bank syariah (BSI) |
| Dasar data penerima | Data Dukcapil Kemendagri | DTSEN |
Tujuan penyaluran bantuan disebut pada kedua kesempatan. Pada September, Airlangga mengatakan, “Ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk Bansos.”
Ketika itu ia juga menyatakan saldo Rp50.000 bisa ditarik pemiliknya dan tidak boleh dipotong perbankan. Regulasinya masih disusun bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Capaian TPAKD dan pesan Prabowo
Di forum yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi melaporkan kini ada 552 TPAKD di kabupaten dan kota. Kredit atau pembiayaan melawan rentenir sudah tersalur Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.
Penyaluran ke sektor prioritas tercatat lebih dari Rp5,4 triliun dan menjangkau 203 ribu debitur. OJK juga menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar lewat tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dengan setoran awal mulai Rp5.000. Program pelajar ini terpisah dari rekening untuk warga dewasa yang dipaparkan Airlangga.
Friderica menyebut capaian itu buah kerja sama pemerintah, pelaku jasa keuangan, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah.
Rakornas tahunan yang digelar OJK bersama Kemenko Perekonomian itu juga dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Suahasil Nazara, Gubernur BI Destry Damayanti, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan para kepala daerah. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, “Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan.” Menurut dia, “penghasilan rakyat secara riil harus meningkat.”
Tulis Komentar