Raja Juli Antoni memimpin Kementerian Kehutanan sejak dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024. Ia akan genap dua tahun menjabat pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Pertanyaan soal bekalnya di bidang kehutanan kerap muncul. Penyebabnya, jalur karier politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini lebih banyak ditempuh lewat organisasi, partai, dan urusan pertanahan.
Dari Pekanbaru ke Queensland
Raja Juli lahir di Pekanbaru, Riau, pada 13 Juli 1977. Ia putra Raja Ramli Ibrahim, tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau.
Ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Pendidikan sarjananya diselesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah, yang kini menjadi UIN Jakarta.
Gelar magister ia raih dari Universitas Bradford, Inggris. Pada 2010, lewat beasiswa Australian Development Scholarship, ia melanjutkan studi doktoral di School of Political Science and International Studies, Universitas Queensland, Australia.
Jalur organisasi dan politik
Kiprah organisasinya dimulai di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ia menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat organisasi itu pada 2000–2002.
Ia kemudian dikenal sebagai salah satu petinggi PSI. Di pemerintahan, Raja Juli menjabat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 2022–2024. Pada 2024, ia juga sempat merangkap Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Bekal di bidang kehutanan
Profil resmi Kementerian Kehutanan tentang Raja Juli Antoni tidak mencantumkan pendidikan maupun karier di bidang kehutanan sebelum ia menjadi menteri. Latar akademiknya berada di ranah ilmu politik.
Jika ditarik benang merah, pengalaman pemerintahan yang paling dekat dengan isu kehutanan adalah urusan pertanahan dan tata ruang di ATR/BPN. Bidang itu kerap bersinggungan dengan status kawasan hutan. Kaitan ini merupakan pembacaan redaksi atas rekam jejaknya, bukan pernyataan resmi.
Raja Juli menjadi menteri pertama di Kementerian Kehutanan setelah kementerian itu kembali berdiri sendiri. Sebelumnya, urusan kehutanan digabung dengan lingkungan hidup dalam satu kementerian sejak 2014.
Dalam dua tahun terakhir, ia banyak turun langsung ke lapangan. Pada Senin, 12 Oktober 2026, ia meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Di sana, ia mengingatkan hujan baru diperkirakan turun pertengahan November dan meminta warga tidak membuka kebun dengan cara membakar.
Sorotan kasus amplop Kuansing
Sorotan terbesar dalam masa jabatannya muncul pada pertengahan 2026. Raja Juli mengakui Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby meninggalkan amplop tertutup map usai audiensi di kantornya pada Selasa, 2 Juni 2026.
Menurut Raja Juli, ia tidak mengetahui isi amplop itu dan meminta ajudannya mengembalikannya. Amplop disebut dikembalikan pada 12 Juni 2026, 17 hari sebelum Suhardiman terjaring operasi tangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.
Pada Jumat, 3 Juli 2026, Raja Juli melaporkan penolakan gratifikasi itu ke KPK. Namun, KPK menolak laporan tersebut karena perkaranya sudah masuk tahap penyidikan. Belakangan, KPK menyita 12.000 dolar Singapura yang diduga merupakan uang yang dikembalikan, dan menemukan selisih nominal dengan jumlah yang dilaporkan.
Suhardiman membantah memberikan amplop kepada Raja Juli. Sementara itu, KPK belum menetapkan pemberian dan pengembalian amplop tersebut sebagai suap.
Pada Selasa, 6 Oktober 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan lembaganya masih fokus pada perkara pokok. Penyerahan amplop kepada Raja Juli Antoni belum mendapat tindak lanjut terpisah dari penyidik, dan ia tidak berstatus tersangka.
Tulis Komentar