Biaya hidup dan bencana iklim menjadi benang merah dalam demo 2 tahun Prabowo-Gibran di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026. Greenpeace Indonesia dan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) sama-sama membawa angka dari penelitian mereka sendiri untuk mendukung kritiknya.
Aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang, Bundaran HI, pada pagi hari. Spanduk yang menghadap Istana Merdeka berbunyi “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Spanduk yang menghadap selatan bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Tuntutan pertama Komite Sadar juga menyangkut bencana. Mereka meminta karhutla dan banjir ditetapkan sebagai bencana nasional. Survei koalisi itu mencatat 71,1 persen responden menyoroti tingginya harga bahan pokok.
Riset Greenpeace dari meja makan ke pendapatan
Greenpeace merilis laporan berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Penelitian itu mengamati delapan kelompok warga di Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Greenpeace mengelompokkan dampak krisis iklim ke dalam tiga bidang. Porsi terbesar, 41 persen, menyangkut pola konsumsi dan biaya pangan. Bidang produktivitas dan pendapatan menyumbang 39 persen, sedangkan akses tempat tinggal dan ongkos transportasi 20 persen. Menurut laporan itu, nelayan dan pekerja gig, termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, paling merasakan tekanannya.
Laporan itu juga mencatat cara warga bertahan menghadapi tekanan biaya, seperti terlihat dalam data Greenpeace Indonesia berikut.
| Cara bertahan | Responden (%) | Hemat atau tambahan per bulan |
|---|---|---|
| Memangkas konsumsi nonesensial | 57,34 | Rp50.000–Rp1.000.000 |
| Kerja sampingan atau membuka usaha baru | 56,79 | Rp500.000–Rp2.500.000 |
| Menanam kebutuhan pokok di rumah | 38,78 | Rp80.000–Rp500.000 |
| Produksi pangan mandiri (sayur, telur, susu) | 17,73 | Rp5.000–Rp500.000 |
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai beban terberat jatuh pada pekerja kecil. “Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” katanya. Ia mencontohkan kabut asap berkepanjangan yang mengganggu kesehatan warga sekaligus kegiatan ekonomi sehari-hari.
“Pemerintah gagal untuk menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim yang semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Jeanny.
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempersoalkan klaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026. Saat itu Presiden menyebut ekonomi tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026, tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Atha menilai pertumbuhan tersebut tidak dirasakan masyarakat. “Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang,” katanya.
Greenpeace juga menuding program Makan Bergizi Gratis memicu inflasi harga pangan. Lembaga itu menyebut anggaran penanggulangan bencana dipangkas ketika berbagai bencana melanda.
Survei mahasiswa soal harga dan karhutla
Komite Sadar menyurvei 560 responden dari Sumatera sampai Papua. Ketua BEM Universitas Indonesia Yatalathof Ma’shum Imawan menyampaikan hasilnya pada Senin, 19 Oktober 2026. “Hasil survei menunjukkan 78,8 persen responden menilai pemerintahan Prabowo-Gibran beserta jajaran kabinetnya telah gagal,” katanya.
Isu yang paling banyak disorot responden adalah deforestasi dan karhutla (83,5 persen). Berikutnya harga bahan pokok (71,1 persen), korupsi (70,6 persen), biaya pendidikan (67,4 persen), serta pembatasan kebebasan berpendapat (62,7 persen). Sebanyak 41,6 persen responden menilai sektor ekonomi dan keuangan paling mendesak untuk dibenahi.
Berdasarkan temuan itu, tuntutan demo 2 tahun Prabowo-Gibran dari Komite Sadar terdiri atas lima poin:
- Karhutla dan banjir ditetapkan sebagai bencana nasional, kesehatan warga dipulihkan, dan korporasi yang bertanggung jawab diadili serta dicabut izinnya.
- Tata kelola kebijakan ekonomi diperbaiki dan kepercayaan pasar dipulihkan.
- Pembatasan kebebasan berpendapat dihentikan.
- Korupsi, kolusi, dan nepotisme diberantas.
- Biaya pendidikan, kesehatan, dan layanan publik diturunkan dengan akses yang merata.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius,” kata Yatalathof. Tidak semua kampus anggota koalisi berunjuk rasa di Jakarta.
Pengamanan dan titik aksi
Polda Metro Jaya mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengamankan demo 2 tahun Prabowo-Gibran. Rinciannya 7.660 personel Polri, 1.540 TNI, 135 petugas Pemprov DKI Jakarta, dan 170 petugas pengamanan dalam (Pamdal). Polisi mencatat 26 aksi penyampaian pendapat dan 26 kegiatan masyarakat lain di wilayah hukumnya. Titik aksi tersebar di Monas, Tugu Tani, Tugu Proklamasi, Gedung DPR/MPR, dan sejumlah kementerian serta lembaga.
Apel kesiapan TNI-Polri digelar di kawasan Monas pada pagi hari. “Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara,” kata Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dalam keterangan tertulis.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut sebagian besar kelompok tidak memberi tahu polisi. “Dari 47 elemen ataupun 26 titik penyampaian aspirasi di muka umum, hanya dua elemen yang mengajukan pemberitahuan,” ujarnya. Dua elemen itu adalah BEM UI dan Universitas Jayabaya. Polda menyatakan tidak akan membubarkan aksi secara sepihak selama berlangsung tertib, dan aksi tanpa pemberitahuan tetap dikawal.
Di Bundaran HI, polisi menurunkan spanduk Greenpeace sekitar pukul 09.30 WIB. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold E.P. Hutagalung berkali-kali meminta para aktivis turun. “Segera turun, utamakan keselamatan Saudara-Saudari,” katanya. Aktivis pertama turun dengan tali penyelamat sekitar pukul 10.30 WIB dalam kondisi lemas, lalu dibawa ke ambulans Dokpol.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah meminta warga menghindari kawasan Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, dan Gedung MPR/DPR mulai pukul 10.00 WIB hingga aksi selesai. Informasi pengaturan arus dapat dipantau melalui akun @tmcpoldametro dan @poldametrojaya, atau layanan Polisi 110.
Komite Sadar menjadwalkan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pukul 09.00 WIB, kemudian aksi massa di Tugu Tani pukul 15.00 WIB. Menurut Polda Metro Jaya, izin kegiatan penyampaian pendapat berlaku hingga pukul 18.00 WIB.
Tulis Komentar