Starlink di India sudah memegang lisensi sejak Juni 2025, tetapi layanan internet satelit milik Elon Musk itu belum boleh dijual kepada pelanggan. Sampai Selasa, 20 Oktober 2026, ada tiga hal yang masih menahannya: izin keamanan dari Kementerian Dalam Negeri India, biaya spektrum yang belum diputuskan, dan usulan baru soal perangkat keras untuk memantau lalu lintas data.
Usulan perangkat keras itu muncul paling akhir. Pemerintah India dilaporkan sedang membahas lapisan keamanan khusus bagi operator satelit asing. Kabar ini datang setelah Musk, pemerintah India, dan Reliance Industries milik Mukesh Ambani saling melempar pernyataan sejak awal Oktober 2026.
Starlink tidak sendirian. Menteri Komunikasi India Jyotiraditya Scindia menyebut tiga perusahaan sudah memegang lisensi komunikasi satelit, yakni Starlink, unit satelit Reliance Jio, dan Eutelsat OneWeb. Ketiganya belum boleh beroperasi secara komersial. Amazon Project Kuiper disebut sebagai pemohon keempat yang harus menempuh proses yang sama.
Ganjalan pertama, izin keamanan dari Kementerian Dalam Negeri
Menurut Scindia, memegang lisensi belum berarti sebuah perusahaan langsung boleh beroperasi. “Begitu mereka masing-masing memenuhi syarat keamanan, mereka bisa mulai beroperasi,” kata Scindia di India Mobile Congress 2026, New Delhi, Jumat, 9 Oktober 2026.
Keputusan itu bukan wewenang Departemen Telekomunikasi (DoT). Menurut Scindia, Kementerian Dalam Negeri (MHA) yang harus menyatakan apakah sebuah perusahaan sudah memenuhi syarat keamanan, “dan itu keputusan yang akan mereka ambil.” Ia tidak menyebut jadwalnya.
Scindia juga mengatakan MHA sedang memeriksa laporan bahwa dokumen operator satelit asing menyebut muatan pertahanan atau defence payload. Hasil pemeriksaan itu belum diumumkan.
DoT sudah menerbitkan aturan keamanan untuk operator satelit sejak Mei 2025. Isinya mencakup kewajiban menyimpan data di dalam negeri dan zona pemantauan khusus sejauh 50 km dari perbatasan darat.
Ganjalan kedua, biaya spektrum belum diputuskan
Pemerintah India memilih membagikan spektrum satelit secara administratif, bukan lewat lelang. Yang belum ditetapkan adalah besaran biayanya. Otoritas Regulasi Telekomunikasi India (TRAI) pada Mei 2025 merekomendasikan biaya 4 persen dari pendapatan kotor yang disesuaikan atau adjusted gross revenue (AGR).
Sekitar 17 bulan kemudian, Scindia menyebut TRAI dan DoT “hampir mengambil keputusan akhir”. “Rekomendasi TRAI tidak berarti pengumumannya keluar keesokan harinya,” ujarnya. Menurut Scindia, ketiga pemegang lisensi baru akan menerima spektrum setelah skema biaya itu selesai.
Di sisi lain, Jio selama ini melobi TRAI agar spektrum satelit untuk layanan ritel dibagikan lewat lelang.
Ganjalan ketiga, usulan alat pemantau lalu lintas data
Pada Selasa, 20 Oktober 2026 muncul laporan tentang rencana pemerintah India memasang lapisan keamanan berbasis perangkat keras bagi operator satelit asing. Alatnya diperkirakan berukuran kecil dan ditempatkan di rumah pelanggan atau di stasiun bumi, sehingga seluruh lalu lintas satelit harus melewati sistem keamanan milik pemerintah. Rencana ini masih dalam tahap diskusi dan kemungkinan melibatkan unit riset badan usaha milik negara. Perusahaan swasta mungkin dilibatkan secara terbatas.
Seorang pejabat yang tidak disebut namanya mengatakan lapisan keamanan itu untuk menjawab kekhawatiran bahwa operator asing bisa menjadi “pengangkut lalu lintas data yang tidak tepercaya”. Para pejabat juga menilai persetujuan untuk Starlink tertunda karena perusahaan itu enggan memenuhi aturan soal infrastruktur dalam negeri.
Dari pihak Starlink, Wakil Presiden Lauren Dreyer di India Mobile Congress 2026 menyatakan perusahaannya siap memulai layanan Starlink di India begitu mendapat persetujuan.
Tudingan oligarki dibantah pemerintah dan Reliance
Pada Rabu, 7 Oktober 2026, Musk menulis bahwa Starlink “diblokir oleh oligarki tertentu” yang ingin mempertahankan monopoli. Ia kemudian bertanya, “Apakah Ambani bos sesungguhnya di India?” Musk tidak menyertakan bukti untuk tudingan itu.
Pada Kamis, 8 Oktober 2026, Pemimpin Oposisi Rahul Gandhi menanggapi lewat X, “Selamat datang di India, Elon. Tunggu sampai Anda bertemu orang yang satunya lagi.” Musk membalas bahwa situasi itu “memang meresahkan”.
Scindia membantah tudingan tersebut. “India tidak mengizinkan monopoli di sektor apa pun,” katanya. Menurut dia, perbincangan publik terlalu berfokus pada satu pihak, padahal ada tiga pihak yang sudah mendapat lisensi. Kementerian Komunikasi India menyebut Starlink, OneWeb, dan Jio berada di tahap yang kurang lebih sama.
Pada Minggu, 18 Oktober 2026, Reliance Industries menyatakan di X bahwa mereka menyambut persaingan. “Kami menyambut persaingan di bidang komunikasi satelit, termasuk dari Starlink,” tulis perusahaan itu. Reliance menyebut layanan satelit Jio juga masih menunggu izin. Menurut Reliance, pemerintah memakai proses yang sama untuk semua pemohon, baik dari dalam maupun luar negeri. Jio sendiri berencana membangun sekitar 1.600 satelit orbit rendah dan 23 stasiun bumi.
Sehari sebelum pernyataan Reliance, Ketua Bharti Airtel Sunil Bharti Mittal, yang menyokong Eutelsat OneWeb, mengaku sudah antre lebih dulu. “Saya mengajukan lima tahun lalu,” ujarnya.
Bedanya dengan Starlink di Indonesia
Berbeda dengan Starlink di India, layanan yang sama di Indonesia sudah berjalan dan melayani konsumen sejak Mei 2024.
Masalah yang muncul di Indonesia pada 2025 berkaitan dengan kapasitas. Starlink berhenti menerima pelanggan baru sejak Minggu, 13 Juli 2025 karena kapasitasnya penuh. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Starlink bisa menambah kapasitas lewat pita E-Band. Namun, pita itu baru boleh dipakai setelah Hak Labuh diperbarui dan PNBP biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dilunasi.
| Aspek | India | Indonesia |
|---|---|---|
| Status layanan | Berlisensi, belum beroperasi komersial | Melayani konsumen sejak Mei 2024; pendaftaran pelanggan baru dihentikan sejak Minggu, 13 Juli 2025 |
| Izin kunci | Izin keamanan dari Kementerian Dalam Negeri (MHA) | Pembaruan Hak Labuh |
| Syarat yang disebut | Data disimpan di dalam negeri, zona pantau 50 km dari perbatasan darat | Pembayaran PNBP BHP frekuensi |
| Isu spektrum | Rekomendasi TRAI 4% AGR (Mei 2025), belum diputuskan | E-Band 71–76 GHz dan 81–86 GHz menunggu pembaruan Hak Labuh |
“Pita frekuensi E-Band tersebut akan dapat digunakan setelah Hak Labuh diperbaharui,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto.
Kronologi Starlink di India
- 2021: Pemerintah India mengimbau publik agar tidak berlangganan Starlink sebelum perusahaan itu berlisensi.
- Mei 2025: TRAI merekomendasikan biaya spektrum 4 persen AGR. DoT menerbitkan aturan keamanan untuk operator satelit.
- Juni 2025: Starlink menerima lisensi layanan satelit (GMPCS) dari DoT.
- Selasa, 8 Juli 2025: Badan antariksa IN-SPACe menyetujui satelit generasi pertama Starlink.
- Rabu, 7 Oktober 2026: Musk menuding “oligarki tertentu” memblokir Starlink.
- Kamis, 8 Oktober 2026: Rahul Gandhi menanggapi di X, lalu Musk membalas.
- Jumat, 9 Oktober 2026: Scindia menegaskan setiap pemegang lisensi harus lolos syarat keamanan sebelum beroperasi.
- Minggu, 18 Oktober 2026: Reliance mengeluarkan pernyataan di X.
- Selasa, 20 Oktober 2026: Muncul laporan bahwa pemerintah India membahas lapisan keamanan berbasis perangkat keras untuk operator satelit asing.
Tulis Komentar