BNPB mendorong agar penanganan karhutla Sumsel dibagi ke posko-posko menurut klaster titik panas. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi meminta setiap posko memiliki penanggung jawab wilayah dan peta pembagian tugas. Jumlah personel dan alutsista yang dikerahkan di tiap posko juga harus tercatat pasti.
Arahan itu disampaikan Kristomei di Palembang pada Minggu, 18 Oktober 2026. Ia baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026, menggantikan Letjen TNI Suharyanto. “Ini kunjungan perdana saya sejak saya jadi Kepala BNPB,” kata Kristomei.
Saat dilantik, Kristomei berjanji mengecek ulang luas lahan terbakar. Ia akan membandingkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) dengan hasil pemantauan NASA, lalu mengumumkan hasilnya. “Saya sudah bilang, saya akan melakukan konsolidasi total,” katanya.
Pada Minggu pukul 11.00 WIB, Kristomei terbang dengan CN-295 VIP dari Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Ia ditemani Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dan sejumlah pejabat BNPB. Menurut BNPB, kehadiran Kepala BMKG dibutuhkan untuk membaca kondisi cuaca dan pola sebaran titik panas, serta membantu menilai hasil operasi modifikasi cuaca (OMC).
Pukul 13.30 WIB, Kristomei memimpin rapat koordinasi di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Hadir Satgas Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur TNI/Polri, serta BPBD. Setelah rapat, rombongan dijadwalkan meninjau lokasi kebakaran pukul 15.00 WIB, yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dari udara dengan helikopter patroli dan kawasan Talang Jambi lewat darat.
Data personel harus sesuai kenyataan
Kristomei meminta jumlah petugas yang dilaporkan posko sama dengan orang yang benar-benar bertugas. Dari angka itulah kebutuhan logistik dihitung. Angka yang sama menjadi dasar menjamin keselamatan, kesejahteraan, dan pemeriksaan kesehatan petugas, termasuk rontgen paru-paru.
“BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100,” ujarnya.
Kristomei menyebut ukuran keberhasilan pengerahan personel dan alutsista adalah berkurangnya titik panas dan luas area terbakar. “Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?” katanya.
Menurut dia, penanganan karhutla Sumsel tidak bisa dipikul satu lembaga saja. Pusat dan daerah perlu menyamakan program dan membagi peran dengan jelas. “Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri,” kata Kristomei.
Water bombing, OMC, dan dry ice dievaluasi
Metode pemadaman yang selama ini dipakai juga masuk daftar evaluasi BNPB, yaitu water bombing dengan helikopter, OMC berbahan natrium klorida (NaCl), serta penggunaan es kering atau dry ice. BNPB ingin hasil setiap metode diukur secara ilmiah, termasuk dari sisi biaya yang dikeluarkan.
Untuk lahan gambut, Kristomei meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyiapkan solusi permanen di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Salah satu langkah yang dibahas adalah membuat kanal atau mengoptimalkan kanal yang ada agar lapisan dalam gambut tetap basah.
Titik panas Oktober lampaui September
Pusdalops BPBD Sumatera Selatan mencatat 794 titik panas dalam 24 jam hingga pukul 06.00 WIB, Minggu, 18 Oktober 2026. OKI menyumbang 473 titik, terbanyak di provinsi itu.
Selama periode 1–16 Oktober 2026, BPBD Sumatera Selatan merekap 33.425 titik panas. Sepanjang September 2026, angkanya 32.789 titik, sehingga Oktober yang baru berjalan setengah bulan sudah lebih tinggi. OKI mencatat 20.367 titik, Musi Banyuasin 5.313 titik, dan Banyuasin 3.669 titik.
Kualitas udara Palembang ikut memburuk. BPBD Sumatera Selatan mencatat ISPU PM2.5 kota itu mencapai 323 pada Minggu, 18 Oktober 2026, masuk kategori berbahaya.
Temuan 44 area konversi
BNPB memetakan data spasialnya dan mencocokkannya dengan data Kementerian ATR/BPN. Hasilnya, 44 area konversi hutan dan perkebunan ikut terbakar. Lokasinya meliputi kebun sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga hutan lindung.
Sebagian besar titik api, menurut BNPB, berada di tepi batas izin konversi. Dari pola itu, BNPB menduga api berkaitan dengan pembukaan atau perluasan lahan, dan dugaan ini masih akan didalami. Kristomei meminta aparat penegak hukum mengusut pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” kata Kristomei.
Tulis Komentar